Sumber: Reuters | Editor: Syamsul Azhar
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kepala Badan Intelijen Keamanan Kanada memperingatkan warga Kanada agar tidak menggunakan aplikasi video TikTok, dengan mengatakan bahwa data yang diperoleh dari penggunanya "tersedia untuk pemerintah Tiongkok," lapor CBC News pada Jumat.
“Jawaban saya sebagai direktur Badan Intelijen Keamanan Kanada (CSIS) adalah bahwa terdapat strategi yang sangat jelas dari pemerintah Tiongkok untuk dapat memperoleh informasi pribadi dari siapa pun di seluruh dunia,” Direktur CSIS David Vigneault mengatakan kepada CBC dalam sebuah wawancara yang akan disiarkan pada hari Sabtu.
“Pernyataan ini tidak didukung oleh bukti, dan faktanya adalah TikTok tidak pernah membagikan data pengguna Kanada kepada pemerintah Tiongkok, dan kami juga tidak akan melakukannya jika diminta,” kata juru bicara TikTok menanggapi permintaan komentar.
Baca Juga: Industri Asuransi Umum Siap Geber Bisnis Asuransi Kendaraan Tahun Depan
Kanada pada bulan September memerintahkan peninjauan keamanan nasional atas proposal TikTok untuk memperluas bisnis aplikasi video pendek di negara tersebut. Vigneault mengatakan dia akan mengambil bagian dalam peninjauan tersebut dan memberikan saran, lapor CBC.
“Kami akan terus berhubungan dengan para pejabat Kanada dan akan menyambut baik kesempatan bertemu dengan CSIS untuk membahas bagaimana kami melindungi privasi dan keamanan warga Kanada,” tambah juru bicara tersebut.
Baca Juga: Bank Syariah Siap Menggenjot Bisnis Emas pada Tahun Ini
TikTok dan perusahaan induknya di Tiongkok, ByteDance, menggugat di pengadilan federal AS bulan ini untuk memblokir undang-undang yang ditandatangani oleh Presiden Joe Biden yang akan memaksa divestasi aplikasi video pendek yang digunakan oleh 170 juta orang Amerika atau melarangnya.
Undang-undang tersebut, yang ditandatangani oleh Biden pada 24 April, memberi ByteDance waktu hingga 19 Januari untuk menjual TikTok atau menghadapi larangan. Gedung Putih mengatakan mereka ingin kepemilikan yang berbasis di Tiongkok diakhiri atas dasar keamanan nasional, tetapi bukan larangan terhadap TikTok.
