Sumber: Telegraph | Editor: Handoyo .
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah Rusia, melalui otoritas pajaknya, tengah menuntut Google sebesar 21,5 miliar rubel atau setara US$235 juta (sekitar £180 juta), menurut catatan pengadilan AS.
Tuntutan ini diajukan setelah Google, melalui layanan YouTube-nya, berkali-kali dijatuhi denda akibat menampilkan video yang dianggap terlarang oleh rezim Rusia.
Latar Belakang dan Tuntutan
Meski entitas lokal Google di Rusia telah menyatakan kebangkrutan, perusahaan tersebut tetap mempertahankan operasional YouTube dan layanan lainnya di negara tersebut.
Google menekankan bahwa platform ini menjadi salah satu dari sedikit sumber informasi yang bebas diakses oleh warga Rusia. Namun, hal ini menyebabkan perusahaan tersebut terkena denda jutaan dolar karena menolak menghapus konten yang diklaim Kremlin sebagai "informasi palsu".
Baca Juga: Sejarah Google: Berawal dari Sebuah Garasi Sederhana di Palo Alto, California
Hingga saat ini, Rusia dikabarkan menuntut Google senilai US$235 juta atas berbagai pelanggaran administratif, yang mayoritas terkait dengan kegagalan perusahaan untuk menghapus video dari YouTube yang berisi informasi yang dilarang di Rusia.
Denda-denda tersebut mulai muncul sekitar tahun 2022, seiring dengan peningkatan pengawasan Rusia terhadap konten digital, terutama setelah invasi Rusia ke Ukraina.
Situasi Keuangan Entitas Google Rusia
Sementara tuntutan Rusia terus bergulir, upaya untuk menyita dana Google tampaknya akan sulit. Entitas Google Rusia yang sudah menyatakan bangkrut hanya memiliki aset senilai sekitar 3,5 miliar rubel (setara US$38,2 juta).
Google Rusia menyatakan kebangkrutan pada tahun 2022 setelah otoritas Rusia menyita aset senilai US$100 juta, sebagian dari aset tersebut kemudian dialihkan ke penyiar pro-Putin.
Baca Juga: Google Nonaktifkan Akun AdSense yang Berbasis di Rusia
Pertarungan Hukum Internasional
Tuntutan dari pemerintah Rusia ini tidak hanya melibatkan Google sebagai perusahaan, tetapi juga menjadi bagian dari pertarungan hukum internasional antara Google dan tiga penyiar Rusia, termasuk RT (Russia Today), Tsargrad TV, dan NFPT.
Para penyiar ini, yang didukung Kremlin, mengejar tuntutan hukum terhadap Google di berbagai yurisdiksi, seperti Turki, Afrika Selatan, dan Spanyol, dengan tujuan memaksa perusahaan untuk membayar denda yang tidak dapat diambil dari entitas Google Rusia yang bangkrut.
Google sendiri tengah melawan tuntutan ini dengan mengajukan gugatan di Inggris dan AS untuk meminta keputusan bahwa tuntutan hukum di negara-negara lain tidak sah.
Baca Juga: Arkady Volozh, Mantan CEO Yandex Kini Garap Bisnis AI
Upaya Hukum di Berbagai Negara
Beberapa penyiar pro-Kremlin telah berhasil mencapai kemenangan awal dalam upaya mereka mengincar aset Google di luar Rusia. Misalnya, NFPT memenangkan perintah pengadilan awal di Afrika Selatan yang memungkinkan mereka untuk menyita aset Google di negara tersebut.
Sidang terpisah terkait kasus ini juga dijadwalkan di Aljazair dan Turki. Selain itu, para penyiar juga telah mencoba meluncurkan aksi hukum di Spanyol, Hongaria, dan Kirgistan.
Meski Google terus beroperasi di Rusia, tantangan hukum dari pemerintah dan penyiar pro-Kremlin terus meningkat. Tuntutan sebesar US$235 juta ini menjadi salah satu upaya terbaru pemerintah Rusia untuk membatasi akses layanan Google di negara tersebut.
