IMF Peringatkan Risiko AI Bisa Lebih Besar daripada Manfaatnya, Ini Alasannya

Sumber: Reuters | Editor: Handoyo

KONTAN.CO.ID - BANGKOK. Dana Moneter Internasional (IMF) memperingatkan bahwa risiko kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) berpotensi lebih besar daripada manfaatnya apabila tidak diimbangi dengan perlindungan yang memadai dan kerangka etika yang kuat.

Karena itu, Kepala IMF Kristalina Georgieva mendorong kombinasi pengaturan mandiri oleh industri dan keterlibatan pemerintah negara-negara utama.

Dalam pernyataannya pada Jumat (16/10/2026), Georgieva mengatakan AI telah memberikan kontribusi terhadap penguatan ekonomi global. Namun, teknologi yang berkembang pesat tersebut juga berpotensi memicu guncangan negatif apabila tidak mampu menghasilkan peningkatan produktivitas sebesar yang diharapkan dalam waktu dekat.

Risiko tersebut menjadi salah satu pembahasan utama dalam pertemuan tahunan IMF dan Bank Dunia yang berlangsung di Bangkok, Thailand, pekan ini.

Pada Selasa (13/10/2026), IMF juga menyoroti sejumlah risiko signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan stabilitas keuangan global. Risiko tersebut mencakup kemungkinan berakhirnya lonjakan investasi AI, tingginya tingkat utang, serta konflik berkepanjangan di Timur Tengah.

Dalam diskusi panel yang melibatkan salah satu pendiri Anthropic, Jack Clark, Georgieva menekankan pentingnya membangun fondasi etika sebelum penggunaan AI semakin meluas.

"Jika tidak ada perlindungan, maka risikonya mungkin melebihi peluang yang ada. Dan yang terpenting, kita memang membutuhkan landasan etika, dan saya tidak yakin kita sebagai masyarakat sudah sampai pada tahap itu," kata Georgieva.

Investasi AI Berpotensi Memperlebar Ketimpangan Global

Risiko AI terhadap perekonomian juga disoroti oleh Presiden Bundesbank Joachim Nagel. Dalam diskusi panel terpisah, Nagel menyatakan bahwa perkembangan AI berpotensi meningkatkan ketidakseimbangan ekonomi global.

Menurut dia, ketimpangan tersebut dapat muncul karena pengembangan AI membutuhkan investasi besar, baik untuk perangkat keras maupun perangkat lunak.

"Hal itu jelas jika kita mempertimbangkan besarnya investasi yang dibutuhkan untuk AI, baik dalam pengembangan perangkat keras maupun perangkat lunak," ujar Nagel.

Georgieva menambahkan, agar masyarakat di berbagai negara dapat menikmati manfaat AI, sejumlah prasyarat perlu dipenuhi. Hal tersebut mencakup akses terhadap infrastruktur digital, ketersediaan listrik, serta regulasi yang memadai.

Tanpa dukungan infrastruktur dan akses teknologi yang merata, manfaat AI berisiko terkonsentrasi pada negara atau kelompok usaha yang memiliki modal dan sumber daya lebih besar.

IMF Dorong Standar Etika dan Pengawasan AI

Georgieva menilai tantangan utama saat ini adalah menentukan mekanisme pengamanan yang tepat bagi teknologi yang berkembang sangat cepat.

Ia mengibaratkan perkembangan AI seperti mobil balap Formula One yang melaju tanpa pembatas untuk melindungi penonton. Analogi tersebut menggambarkan risiko perkembangan teknologi yang terlalu cepat tanpa sistem pengawasan yang memadai.

Menurut Georgieva, pengaturan mandiri oleh industri dapat menjadi salah satu pendekatan yang sesuai karena pemerintah belum tentu mampu mengikuti perubahan sektor AI yang berlangsung sangat dinamis.

Meski demikian, pengaturan mandiri tersebut harus tetap melibatkan masyarakat. Negara-negara dengan industri AI terbesar, termasuk Amerika Serikat, China, dan India, perlu ikut terlibat bersama negara-negara lain yang menjadi bagian dari rantai pasok AI global.

Jack Clark menilai pembentukan standar pengamanan AI sudah dapat dimulai melalui kerangka kebijakan awal di Uni Eropa dan komitmen sukarela di Amerika Serikat.

Ia mengatakan Anthropic secara rutin menguji sistem AI yang dikembangkan perusahaan, memublikasikan rincian pengujian, serta membagikan informasi terkait hasil pengujian tersebut. Namun, Clark tidak sepakat apabila pengawasan sepenuhnya hanya mengandalkan kesukarelaan perusahaan.

Ketika ditanya apakah ia mendukung regulasi dari negara-negara pengembang AI, Clark menjawab:

"Ya. Kita membutuhkan standar yang masuk akal, dan pada akhirnya itulah cara untuk membangun kepercayaan terhadap teknologi serta mengembangkan perekonomian."

Pernyataan tersebut menegaskan pentingnya standar yang dapat memberikan kepastian bagi masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah dalam memanfaatkan AI.

Ekonom Harvard Soroti Ancaman Lapangan Kerja dan Krisis Keuangan

Ekonom Universitas Harvard Dani Rodrik menilai dampak ekonomi AI masih menyimpan ketidakpastian. Menurut dia, hingga saat ini belum dapat dipastikan apakah peningkatan produktivitas yang dijanjikan AI benar-benar akan terwujud.

Kondisi tersebut menciptakan dua kemungkinan risiko yang berbeda.

Jika AI berhasil meningkatkan produktivitas secara signifikan, perubahan tersebut berpotensi diikuti oleh hilangnya banyak pekerjaan dan pergeseran tenaga kerja di sektor-sektor yang terdampak otomatisasi.

Sebaliknya, apabila manfaat produktivitas yang diharapkan tidak terwujud, besarnya investasi pada pusat data atau data center dapat memicu koreksi keuangan yang mahal.

"Kita tidak tahu krisis mana dari kedua krisis tersebut yang harus kita hadapi, apakah krisis lapangan kerja atau krisis keuangan," kata Rodrik kepada Reuters setelah konferensi lintas disiplin WZB di Berlin pada pekan sebelumnya.

Peringatan tersebut menunjukkan bahwa dampak AI tidak hanya berkaitan dengan kemampuan teknologi meningkatkan efisiensi bisnis, tetapi juga dengan risiko terhadap pasar tenaga kerja dan stabilitas investasi.

Investasi besar yang tidak menghasilkan imbal hasil sesuai harapan dapat meningkatkan tekanan keuangan. Sementara itu, otomatisasi yang berlangsung cepat berpotensi mengubah kebutuhan tenaga kerja dan keterampilan di berbagai industri.

AS Dorong Istilah Superintelligence untuk AI

Di tengah peringatan mengenai risiko AI, pemerintah Amerika Serikat justru menekankan potensi positif teknologi tersebut bagi perekonomian.

Wakil Menteri Keuangan AS Erin Browne menilai IMF terlalu berfokus pada risiko ekonomi global dan seharusnya memberikan perhatian lebih besar terhadap peluang terciptanya guncangan ekonomi positif, termasuk melalui perkembangan AI.

Pemerintah AS kini menggunakan istilah "superintelligence" untuk menyebut teknologi tersebut.

Pada Kamis (15/10), Browne mengatakan kepada Reuters bahwa Washington tengah berdiskusi dengan pemegang saham IMF lainnya mengenai kemungkinan penggunaan istilah baru tersebut dalam pernyataan bersama yang sedang disusun oleh komite pengarah IMF.

Namun, usulan perubahan istilah tersebut tidak mendapat dukungan penuh dari sejumlah pejabat ekonomi negara lain.

Menteri Keuangan Jerman Lars Klingbeil menegaskan, "Saya akan terus menyebutnya kecerdasan buatan."

Sementara itu, Gubernur Bank of England Andrew Bailey mengaku lebih optimistis dibandingkan sebulan sebelumnya bahwa negara-negara dapat mencapai kesepakatan mengenai standar pengujian AI.

Dalam pertemuan Institute of International Finance, Bailey juga melontarkan komentar bernada humor mengenai perdebatan istilah tersebut.

"Saya tidak yakin apakah kita sekarang seharusnya membicarakan AI, bukan? Saya memang menggunakan ungkapan beberapa hari lalu, 'seniman yang sebelumnya dikenal sebagai AI'," ujarnya.

Ketua Federal Reserve Kevin Warsh turut menyinggung perbedaan penyebutan tersebut saat berbicara kepada Georgieva dalam panel terpisah.

"Kristalina, Anda menyebutnya AI. Di AS, sekarang kami menyebutnya SI," kata Warsh.