Inggris Desak Negara Lain Perketat Sanksi Kapal Rusia, Ini Alasannya

Sumber: Reuters | Editor: Handoyo

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Menteri Keuangan Inggris John Healey mendesak negara-negara lain untuk memperketat sanksi terhadap aktivitas pelayaran yang terkait dengan Rusia. Langkah ini dinilai penting untuk membatasi kemampuan Moskow menghindari sanksi ekonomi internasional guna membiayai perang di Ukraina.

Healey menyampaikan desakan tersebut menjelang pertemuannya dengan para menteri keuangan negara lain dalam rangka pertemuan tahunan Dana Moneter Internasional (IMF) di Bangkok, Kamis (15/10/2026).

"Pesan saya kepada para menteri keuangan di sini hari ini ... terkait Ukraina, adalah agar tetap konsisten menjalankan sanksi ekonomi yang keras terhadap Rusia, terutama dengan memperketat larangan layanan pelayaran yang membantu armada bayangan Presiden Rusia Vladimir Putin beroperasi untuk menghindari sanksi," ujar Healey.

Inggris sebelumnya telah menjatuhkan serangkaian sanksi terhadap sektor pelayaran dan layanan terkait yang diyakini digunakan Rusia untuk membiayai serta melengkapi kebutuhan perangnya di Ukraina.

Namun, kebijakan negara-negara Barat terhadap aktivitas pelayaran yang berkaitan dengan Rusia menunjukkan perbedaan pendekatan. Seorang pejabat Amerika Serikat (AS) pada Rabu (14/10/2026) mengatakan bahwa pemerintahan Presiden Donald Trump tengah mempertimbangkan pelonggaran sanksi terhadap kapal-kapal yang tergabung dalam armada bayangan atau shadow fleet.

Kapal-kapal tersebut diketahui mengangkut minyak dan produk minyak bumi dari sejumlah negara, termasuk Rusia, Iran, dan Venezuela. Pemerintahan Trump mempertimbangkan pelonggaran tersebut sebagai upaya menekan tarif angkutan barang global yang telah mencapai rekor tertinggi.

Wacana itu muncul setelah Trump untuk sementara mencabut sanksi terhadap bahan bakar diesel Rusia. Keputusan tersebut menuai kritik keras dari Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, sejumlah negara Eropa, serta beberapa anggota Partai Republik yang merupakan rekan politik Trump di Senat AS.

Perbedaan sikap tersebut menyoroti tantangan dalam menjaga tekanan ekonomi terhadap Rusia, terutama ketika pemerintah negara-negara Barat juga menghadapi persoalan tingginya biaya pengiriman dan gejolak pasar energi global.

Inggris Siapkan Dana untuk Perbaikan PLTN Chernobyl

Selain membahas sanksi terhadap Rusia, Healey mengumumkan bahwa Inggris akan memberikan bantuan pendanaan sebesar 17 juta pound sterling atau sekitar US$ 23 juta untuk memperbaiki Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) Chernobyl di Ukraina.

Fasilitas nuklir tersebut mengalami kerusakan akibat serangan pesawat nirawak atau drone Rusia pada tahun lalu. Bantuan Inggris akan diberikan bersama dukungan dari Amerika Serikat dan Prancis.

Dukungan tersebut menjadi bagian dari upaya membantu Ukraina memperbaiki infrastruktur strategis yang terdampak perang, termasuk fasilitas yang berkaitan dengan keselamatan nuklir.

Inggris Pertahankan Rencana Pengurangan Pinjaman Pemerintah

Dalam kesempatan yang sama, Healey juga menyambut penilaian positif IMF terhadap rencana Inggris untuk mengurangi pinjaman pemerintah dalam beberapa tahun mendatang.

Ia menegaskan bahwa pemerintah Inggris akan tetap berpegang pada rencana tersebut saat menyampaikan pernyataan anggaran tahunan pertamanya pada 28 Oktober 2026.

"Mereka ... mengatakan bahwa penting untuk tetap konsisten pada jalur yang telah ditetapkan. Dan saya akan mengikuti arahan tersebut saat mempersiapkan anggaran saya dalam dua minggu ke depan," kata Healey.

Pernyataan tersebut menegaskan komitmen pemerintah Inggris untuk mempertahankan disiplin fiskal di tengah tantangan ekonomi global. Pengurangan pinjaman pemerintah menjadi salah satu bagian penting dari strategi pengelolaan keuangan negara dalam beberapa tahun ke depan.

Sikap Inggris yang tetap mendorong pengetatan sanksi terhadap Rusia sekaligus mempertahankan rencana pengurangan pinjaman pemerintah menunjukkan dua fokus kebijakan yang berjalan bersamaan, yakni menjaga tekanan ekonomi terhadap Moskow dan memperkuat pengelolaan fiskal domestik.