kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.541.000   0   0,00%
  • USD/IDR 15.880   50,00   0,31%
  • IDX 7.196   54,65   0,77%
  • KOMPAS100 1.104   9,46   0,86%
  • LQ45 877   10,80   1,25%
  • ISSI 221   0,74   0,34%
  • IDX30 449   6,10   1,38%
  • IDXHIDIV20 540   5,33   1,00%
  • IDX80 127   1,26   1,00%
  • IDXV30 135   0,57   0,43%
  • IDXQ30 149   1,56   1,06%

Ini dua pernyataan Mahathir yang berujung pada kemarahan India dan boikot CPO


Selasa, 14 Januari 2020 / 11:47 WIB
Ini dua pernyataan Mahathir yang berujung pada kemarahan India dan boikot CPO
ILUSTRASI. Perdana Menteri Malaysia Tun Dr Mahathir Mohamad menyampaikan pidato pada pembukaan Konferensi Tingkat Tinggi Kuala Lumpur Summit (KTT KL Summit) yang diikuti 56 negara muslim di Kuala Lumpur Convention Center, Kamis (19/12/2019). Dalam pidatonya Ketua KT


Sumber: Al Jazeera,Reuters | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID - KUALA LUMPUR. Lagi-lagi, India melakukan aksi boikot atas produk crude palm oil (CPO) Malaysia. Sumber Reuters di industri CPO dan Pemerintah India mengungkapkan, peringatan itu Pemerintah India keluarkan pekan lalu, bersamaan dengan langkah New Delhi membatasi impor CPO dan palmolein dari Malaysia.

Lantas, pernyataan apa yang membuat India marah?  

Berikut dua pernyataan dari Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohammad yang berhasil KONTAN rangkum:

1. Kritik soal Kashmir

Perselisihan diplomatik antara Malaysia dengan India sudah berlangsung sejak September tahun lalu. Pada saat itu, Malaysia bergabung dengan Turki dan China dalam mengangkat masalah Kashmir di Majelis Umum PBB (UNGA). 

Melansir The Economic Times, Perdana Menteri Mahathir Mohamad menuduh India "menyerang dan menduduki negara" Jammu dan Kashmir.

Baca Juga: Mandatori B30 diyakini bisa memperbaiki defisit migas dan genjot ekspor CPO

Dalam pidatonya di UNGA ke-74, Mohamad mengatakan: "Sekarang, terlepas dari resolusi PBB tentang Jammu dan Kashmir, negara itu telah diserbu dan diduduki."

"Mungkin ada alasan untuk tindakan ini tetapi itu masih salah. Masalahnya harus diselesaikan dengan cara damai. India harus bekerja sama dengan Pakistan untuk menyelesaikan masalah ini. Mengabaikan PBB akan mengarah pada bentuk-bentuk pengabaian lain untuk PBB dan Aturan tentang Hukum," kata Mahathir.

2. Kritik soal Undang-Undang tentang Kewarganegaraan India yang baru

Mahathir juga mengkritik undang-undang kewarganegaraan baru India, yang dianggap diskriminatif terhadap Muslim dan telah memicu protes mematikan di seluruh negara Asia Selatan itu.

Baca Juga: Gara-gara pernyataan Mahathir, India setop impor CPO dari Malaysia

Berbicara di sela-sela KTT Kuala Lumpur 2019 pada hari Desember 2019 lalu, Mahathir mempertanyakan "keharusan" diberlakukannya Undang-Undang Amendemen Kewarganegaraan (CAA), ketika orang India "hidup bersama selama 70 tahun".



TERBARU
Kontan Academy
Working with GenAI : Promising Use Cases HOW TO CHOOSE THE RIGHT INVESTMENT BANKER : A Sell-Side Perspective

[X]
×