Sumber: Al Jazeera | Editor: Handoyo .
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah koalisi garis keras Israel telah menyetujui rencana untuk pembangunan ribuan unit rumah baru di Tepi Barat yang diduduki untuk mempercepat pembangunan permukiman ilegal, melewati langkah-langkah yang telah dilakukan selama 27 tahun.
Pada hari Minggu, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu meratifikasi langkah tersebut dalam kabinet, memungkinkan Menteri Keuangan pro-pemukim Bezalel Smotrich untuk melewati proses enam tahap untuk membangun permukiman, yang dianggap ilegal menurut hukum internasional, kata Imran Khan dari Al Jazeera di Yerusalem Barat.
Kesepakatan antara Netanyahu dan Smotrich sudah direncanakan, kata Khan, menambahkan bahwa itu memungkinkan menteri keuangan untuk “secara efektif mengambil alih seluruh proses pembangunan pemukiman ilegal”.
Baca Juga: AS Siap Terlibat Aktif untuk Mendamaikan Israel dan Arab Saudi
“Kami akan terus mengembangkan proyek pemukiman dan memperkuat kendali Israel atas wilayah tersebut,” kata Smotrich.
Rencana persetujuan 4.560 unit rumah di berbagai wilayah Tepi Barat dimasukkan dalam agenda Dewan Perencanaan Tertinggi Israel yang bertemu minggu depan.
Berbagai faksi mengungkapkan keprihatinan mendalam bahwa seluruh Tepi Barat akan segera berada di bawah kendali Israel.
Menyetujui kegiatan pemukiman adalah “eskalasi berbahaya untuk menyelesaikan aneksasi Tepi Barat”, kata kementerian luar negeri Palestina.
