Sumber: AP News | Editor: Prihastomo Wahyu Widodo
KONTAN.CO.ID - YERUSALEM. Kabinet baru pemerintah Israel di bawah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu berencana menyulap wilayah Tepi Barat yang rawan konflik menjadi kawasan wisata. Pembangunan permukiman di kawasan tersebut pun menjadi salah satu prioritas utama.
Menteri Pariwisata Israel, Haim Katz, pada hari Minggu (1/1) berjanji untuk berinvestasi dalam mengembangkan Tepi Barat, menyebut daerah yang diduduki itu sebagai Tuscany lokal.
"Kami akan berinvestasi di daerah-daerah yang mungkin belum menerima dukungan yang cukup hingga saat ini. Misalnya, Tuscany lokal kami di Yudea dan Samaria," kata Katz seperti dikutip AP News.
Komunitas pemukim di Tepi Barat, yang dikuasai Israel, memang telah mengembangkan sektor pariwisata kecil seperti hotel dan pembuatan wine. Israel menganggap industri ini sebagai bagian dari sektor pariwisata negara yang menjanjikan.
Baca Juga: Netanyahu Berharap Hubungan AS dan Arab Saudi Kembali Harmonis
Layanan jasa sewa tempat tinggal daring, Airbnb, pada tahun 2018 mengatakan akan melarang pendaftaran di permukiman Israel, namun larangan itu segera dicabut karena terus mendapat tekanan dari pemerintah Israel.
Situs Booking.com tahun lalu juga menambahkan kode peringatan pada penyedia jasa penginapan di kawasan Tepi Barat karena dianggap rawan konflik.
Israel merebut Tepi Barat dalam perang Timur Tengah tahun 1967 dan telah membangun lusinan permukiman yang sekarang menjadi rumah bagi sekitar 500.000 orang Israel.
Palestina menganggap permukiman itu ilegal, sebuah sikap yang juga disepakati secara luas oleh komunitas internasional.
Baca Juga: Israel Melihat Ada Peluang untuk Menyerang Iran Beberapa Tahun ke Depan
Komitmen Israel untuk memperdalam kendalinya atas Tepi Barat juga telah mengancam akan menempatkannya pada jalur yang bertentangan dengan beberapa sekutu terdekatnya.
Hari Jumat (30/12) pekan lalu, Majelis Umum PBB meminta badan peradilan tertinggi PBB untuk memberikan pendapatnya tentang legalitas kebijakan Israel di Tepi Barat.
Netanyahu mengkritik pembahasan tersebut dan menyebut resolusi itu sangat memalukan. Netanyahu mengatakan Israel tidak berkewajiban untuk bekerja sama dengan Mahkamah Internasional.
