Sumber: Kyodo,Reuters | Editor: Prihastomo Wahyu Widodo
KONTAN.CO.ID - TOKYO. Jepang pada hari Rabu (5/4) menyampaikan rencananya untuk menyediakan bantuan pertahanan ke negara-negara yang memiliki pandangan yang sama dengan mereka.
Melansir Kyodo, program baru ini dibuat berdasarkan tujuan yang ditetapkan dalam Strategi Keamanan Nasional, sebuah pedoman kebijakan jangka panjang Jepang yang diperbarui oleh pemerintahan Perdana Menteri Fumio Kishida pada Desember tahun lalu.
Program ini secara resmi disebut Bantuan Keamanan Luar Negeri (OSA) dan akan dioperasikan secara terpisah dari program Bantuan Pembangunan Luar Negeri (ODA) yang selama beberapa dekade telah mendanai proyek jalan, bendungan, dan infrastruktur sipil lainnya.
Baca Juga: Filipina Akhirnya Mengungkap 4 Lokasi Pangkalan Militer AS yang Baru
Di bawah OSA, Jepang akan mendukung negara berkembang di wilayah yang tidak tercakup oleh bantuan pembangunan resminya, atau ODA, yang terbatas pada tujuan nonmiliter.
"Program tersebut menargetkan pengawasan maritim dan udara, tanggap bencana dan bentuk bantuan kemanusiaan lainnya, serta kegiatan yang berkaitan dengan operasi penjaga perdamaian PBB," kata Kementerian Luar Negeri Jepang dalam pernyataannya.
Lebih lanjut, kementerian menegaskan bahwa
OSA bertujuan untuk memperdalam kerja sama keamanan dengan negara-negara mitra demi menciptakan lingkungan keamanan yang diinginkan bagi Jepang.
Baca Juga: AS, Jepang, dan Korsel Menggelar Latihan Militer untuk Hadapi Kapal Selat Korut
Kementerian juga memastikan bahwa bantuan tersebut tidak akan digunakan untuk membeli senjata mematikan yang dapat digunakan negara penerima dalam konflik dengan negara lain.
Pada konferensi pers hari Rabu, Kepala Sekretaris Kabinet Hirokazu Matsuno tidak merinci negara mana yang akan menerima bantuan hibah baru dari Jepang, tetapi beberapa negara di kawasan Asia Pasifik sepertinya berpeluang menjadi penerima bantuan pertama.
Sebuah sumber dari tubuh pemerintah kepada Reuters mengatakan, Filipina dan Bangladesh kemungkinan akan dimasukkan sebagai penerima bantuan pertama.
Surat kabar Yomiuri Shinbun pada hari Senin (3/4) melaporkan, Jepang sedang mempertimbangkan untuk menyediakan radar ke Filipina untuk membantunya memantau aktivitas China di Laut China Selatan. Jepang juga menimbang Fiji dan Malaysia sebagai calon penerima bantuan.
