Sumber: Reuters | Editor: Prihastomo Wahyu Widodo
KONTAN.CO.ID - NEW YORK. Junta Myanmar saat ini diprediksi sedang berupaya untuk mengambil alih negara secara penuh. Pihak militer bahkan diprediksi akan membubarkan Partai NLD yang memenangkan pemilu tahun lalu.
Utusan khusus PBB di Myanmar melihat tanda-tanda bahwa pemimpin militer negara tersebut berupaya mempertahankan kekuasaan dan terus menunda janjinya untuk mengadakan pemilu ulang.
Bukan tanpa alasan, panglima militer Myanmar Min Aung Hlaing telah mengumumkan bahwa dirinya saat ini telah mengambil alih peran perdana menteri dalam pemerintahan sementara yang baru dibentuk.
Sang jenderal juga resmi membatalkan hasil pemilihan umum yang diadakan November lalu, di mana Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) pimpinan Aung San Suu Kyi keluar sebagai pemenang.
Utusan PBB di Myanmar Christine Schraner Burgener pada hari Selasa (10/8) mengungkapkan keprihatinannya atas kondisi ini dan khawatir partai NLD juga akan dibubarkan tidak lama lagi.
"Ini adalah upaya untuk mempromosikan legitimasi terhadap kurangnya tindakan internasional yang diambil. Saya harus menjelaskan bahwa PBB tidak mengakui pemerintah, jadi terserah negara anggota," ungkap Burgener, seperti dikutip Reuters.
Baca Juga: Separuh populasi Myanmar diprediksi akan terinfeksi Covid-19 dalam dua minggu
Pihak junta dengan tegas mengatakan bahwa pemerintahan yang mereka bentuk saat ini bukanlah pemerintah militer, melainkan lahir melalui transfer kekuasaan konstitusional.
Mereka juga berencana untuk menunjuk Aung Thurein yang merupakan perwira militer senior untuk menjadi duta besar Myanmar di PBB.
Saat ini PBB masih mengakui Kyaw Moe Tun sebagai duta besar Myanmar untuk PBB. Kyaw merupakan salah satu tokoh yang menentang junta.
Burgener menekankan bahwa terserah kepada negara-negara anggota untuk memutuskan siapa yang harus mewakili Myanmar, tetapi dia menggambarkannya sebagai momen yang sangat penting untuk diperhatikan.
"Saya masih yakin bahwa ini adalah kudeta, yang belum berhasil diselesaikan. Itu adalah tindakan yang melanggar hukum dan kami masih memiliki pemerintahan yang sah dari NLD," kata Burgerner.
