Sumber: Reuters | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
KONTAN.CO.ID - BEIJING. Lobi bisnis utama Eropa mengatakan, pemerintah China harus memenuhi janjinya untuk memberikan pengaruh yang lebih besar bagi kekuatan pasar dan mengerem pengaruh dari sektor negara. Kamar Dagang Uni Eropa di China ini memperingatkan, jika pemerintah China mengabaikan hal itu, dampaknya cukup serius yakni stagnasi ekonomi dan memicu ketegangan berkelanjutan dengan mitra dagang.
Melansir Reuters, pertumbuhan ekonomi China mengalami perlambatan ke level terendah dalam 30 tahun terakhir ke posisi 6,2% pada kuartal kedua. Kondisi ini sebagian karena akibat tekanan yang ditimbulkan oleh perang dagang dengan Amerika Serikat.
"Dengan kemungkinan krisis yang membayangi, sekarang saatnya bagi China untuk memulai pembicaraan," kata Presiden Kamar Dagang Uni Eropa di China Joerg Wuttke dalam laporan riset tahunannya seperti yang dikutip Reuters.
Baca Juga: Ancaman resesi ekonomi zona Eropa terlihat, Euro cenderung melemah terhadap dolar AS
Dia juga menyerukan agar Beijing menganut prinsip "kompetitif yang netral" dan memperlakukan semua perusahaan sama tanpa melihat dari dari kepemilikannya.
Riset itu juga menyebutkan, tingkat utang dan aset perusahaan milik negara China (BUMN), yang menikmati monopoli di beberapa industri, akses mudah ke pembiayaan, dan tawaran kerap mendapat tawaran lelang, semakin menggelembung. Kondisi ini mewakili "kesalahan alokasi sumber daya" jauh dari perusahaan swasta yang lebih produktif.
Bank-bank China memang sudah sejak dulu cenderung mengalokasikan pinjaman ke sektor BUMN karena menganggap pembayarannya lebih terjamin. Alhasil, banyak perusahaan swasta China yang lebih kecil, berjuang untuk mengakses kredit di tengah penindasan sistem shadow banking, yang selama ini mereka andalkan.
Baca Juga: Investor mencemaskan ekonomi Indonesia, performa IHSG terburuk di kawasan Asia
Wuttke juga mengungkapkan, beberapa BUMN juga banyak yang menekan pemasok swasta mereka dengan menunda pembayaran untuk jangka waktu yang lama, yang secara efektif mengubah perusahaan-perusahaan tersebut menjadi "bank kecil".
Presiden Tiongkok Xi Jinping menyerukan agar BUMN bisa menjadi "lebih kuat, lebih baik, dan lebih besar" di Kongres Partai Komunis ke-19 pada tahun 2017.
Laporan tersebut juga menyatakan, dukungan Beijing untuk BUMN-nya juga mengarah pada kecurigaan di luar negeri dan mendorong ketegangan AS-China saat ini. AS menuntut agar China mengekang pengembangan BUMN-nya yang digambarkan sebagai "invasi" terhadap kedaulatan ekonominya.
Hasil riset tersebut mendesak Uni Eropa untuk menekan China agar mau melakukan reformasi sektor negaranya dengan memperkuat penyaringan terhadap investasi luar negeri Tiongkok dan menyelidiki hambatan terhadap perusahaan-perusahaan Eropa di pasar pengadaan publik Tiongkok.
Baca Juga: Delegasi China batal sambangi petani AS, Trump cecar Mnuchin
Wakil negosiator perdagangan dari AS dan China mengakhiri pembicaraan pada hari Jumat yang bertujuan untuk membuka jalan bagi putaran pertemuan tingkat tinggi pada awal Oktober. Saat ini, dua negara dengan perekonomian terbesar di dunia itu tengah berusaha untuk mengakhiri perang dagang mereka yang sudah berlangsung hampir setahun lamanya.
Menurut Wuttke, China memiliki sedikit insentif untuk mereformasi BUMN-nya dengan serius sambil menikmati pertumbuhan PDB dua digit. Akan tetapi, perlambatan ekonomi dan perang dagang menjadi peringatan awal, yang mengakhiri “kepuasan dan keangkuhan” selama bertahun-tahun.
