Kampanye Anti-Islam di India Semakin Marak Terjadi Jelang Pemilu

Selasa, 26 September 2023 / 12:00 WIB

ILUSTRASI. Bendera raksasa dipasang di monumen bersejarah Victroria Memorial di Kolkata, India, Minggu (15/8/2021). REUTERS/Rupak De Chowdhuri

Penulis: Prihastomo Wahyu Widodo

KONTAN.CO.ID - Aksi kampanye terbuka yang menyuarakan paham anti-Islam semakin sering terjadi di India pada paruh pertama tahun 2023. Aksi seperti ini paling banyak terjadi di negara-negara bagian yang akan mengadakan pemilu.

Hindutva Watch, sebuah kelompok pemantau serangan terhadap kelompok minoritas yang berbasis di Washington, pada hari Senin (25/9) melaporkan terdapat 255 aksi unjuk rasa ujaran kebencian yang menargetkan umat Islam pada paruh pertama tahun 2023.

Mengutip Reuters, sekitar 70% aksi terjadi di negara bagian yang dijadwalkan mengadakan pemilu pada tahun 2023 dan 2024.

"Maharashtra, Karnataka, Madhya Pradesh, Rajasthan, dan Gujarat menyaksikan jumlah tertinggi dari pertemuan kelompok yang melakukan ujaran kebencian, dengan Maharashtra menyumbang 29% dari total aksi tersebut," ungkap Hindutva Watch dalam laporannya.

Mayoritas ujaran kebencian berlandaskan pada teori konspirasi dan seruan kekerasan serta boikot sosial ekonomi terhadap umat Islam.

Sekitar 80% dari peristiwa tersebut terjadi di wilayah yang dikuasai oleh Partai Nasionalis Hindu Bharatiya Janata (BJP) pimpinan Perdana Menteri Narendra Modi, yang diperkirakan akan memenangkan pemilihan umum pada tahun 2024.

Dalam laporannya Hindutva Watch menggunakan definisi PBB tentang ujaran kebencian, yaitu segala bentuk komunikasi yang menggunakan bahasa yang berprasangka atau diskriminatif terhadap individu atau kelompok.

Objek yang menerima tindakan diskriminatif didasarkan pada atribut seperti agama, etnis, kebangsaan, ras, warna kulit, keturunan, jenis kelamin, atau faktor identitas lainnya.

"Kami melacak aktivitas online kelompok nasionalis Hindu, memverifikasi video ujaran kebencian yang diposting di media sosial, dan mengumpulkan data tentang insiden terisolasi yang dilaporkan oleh media," lanjut Hindutva Watch.

Bulan Juni lalu, Modi dengan percaya diri membantah tuduhan komunitas internasional yang menyebut ada banyak kasus diskriminasi terhadap minoritas di India selama dirinya memimpin.

"Konstitusi kami dan pemerintah kami, dan kami telah membuktikan bahwa demokrasi dapat mewujudkannya. Ketika saya mengatakan bebaskan kasta, kepercayaan, agama, jenis kelamin, tidak ada ruang untuk diskriminasi," kata Modi pada konferensi pers bersama dengan Presiden AS, Joe Biden di Washington.

Ketika ditanya langkah apa yang ingin dia ambil untuk meningkatkan hak-hak Muslim dan minoritas lainnya di India, Modi dengan tegas menjawab langkah-langkah itu tidak perlu diperbaiki.