Penulis: Prihastomo Wahyu Widodo
KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Perdana Menteri India, Narendra Modi, membantah tuduhan komunitas internasional yang menyebut ada banyak kasus diskriminasi terhadap minoritas di India selama dirinya memimpin.
Modi pada hari Kamis (22/6) berbicara pada konferensi pers bersama dengan Presiden AS, Joe Biden. Keduanya bertemu di Washington sebagai bagian dari pertemuan bilateral.
"Konstitusi kami dan pemerintah kami, dan kami telah membuktikan bahwa demokrasi dapat mewujudkannya. Ketika saya mengatakan bebaskan kasta, kepercayaan, agama, jenis kelamin, tidak ada ruang untuk diskriminasi," kata Modi, dikutip Reuters.
Ketika ditanya langkah apa yang ingin dia ambil untuk meningkatkan hak-hak Muslim dan minoritas lainnya di India, Modi dengan tegas menjawab langkah-langkah itu tidak perlu diperbaiki.
Baca Juga: Biden Sebut Xi Diktator, China: Itu adalah Provokasi Politik Terbuka
Dalam laporan tentang hak asasi manusia dan kebebasan beragama, Departemen Luar Negeri AS menyuarakan keprihatinan atas perlakuan terhadap Muslim, Hindu Dalit, Kristen, dan agama minoritas lainnya di India.
Di saat yang sama, laporan itu juga menyoroti adanya tindakan keras terhadap jurnalis.
Terkait masalah tersebut, Biden mengatakan bahwa dirinya juga membahas hak asasi manusia dan nilai-nilai demokrasi lainnya dengan Modi selama pembicaraan mereka di Gedung Putih.
Baca Juga: Kunjungan PM India Modi ke AS Menambah Ketertarikan Investor Asing
Disambut Unjuk Rasa Aktivis HAM
Para aktivitis HAM dan anggota parlemen dari Partai Demokrat mendesak Biden untuk lebih serius mengangkat masalah tersebut secara terbuka dengan Modi.
Pertemuan Biden dan Modi hari Kamis pun disambut dengan unjuk rasa di dekat Gedung Putih.
"Modi harus memikirkan mengapa itu adalah pertanyaan pertama yang diajukan kepadanya dalam jumpa pers. Sudah jelas bagi semua orang bahwa ada pelanggaran hak di India," kata Ajit Sahi, pengunjuk rasa dan direktur advokasi di Dewan Muslim Amerika India.
Komentar Modi yang menyangkal adanya diskriminasi agama pun dianggap sebagai sebuah kebohongan oleh para aktivis yang hadir.
Baca Juga: Rusia Tolak Bantuan PBB untuk Korban Banjir Akibat Hancurnya Bendungan Kakhovka
"Komentar Modi adalah kebohongan yang lengkap. India telah menjadi lubang hitam bagi agama minoritas," kata Raqib Hameed Naik, pendiri Hindutva Watch, sebuah kelompok yang memantau laporan serangan terhadap minoritas India.
Senator Senior AS, Bernie Sanders, mengatakan ideologi nasionalisme Hindu agresif yang dibawa Modi telah meninggalkan sedikit ruang bagi agama minoritas India.
Badan HAM PBB bahkan menggambarkan undang-undang kewarganegaraan India tahun 2019 sebagai aturan yang diskriminatif karena mengecualikan migran Muslim.
Ada juga penghancuran properti milik umat Islam atas nama penghapusan konstruksi ilegal hingga larangan mengenakan jilbab di ruang kelas di Karnataka saat Partai Bharatiya Janata (BJP) berkuasa di wilayah itu. BJP merupakan partai yang dipimpin Modi.
