Ketegangan Teluk Berisiko Menjalar ke Selat Malaka, Ini Peringatan Pakar Malaysia

Sumber: Kompas.com | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID - Ketegangan yang terjadi di kawasan Teluk berpotensi meluas hingga ke Asia Tenggara, khususnya ke Selat Malaka, salah satu jalur pelayaran dan energi terpenting di dunia. 

Hal tersebut disampaikan oleh analis maritim di Malaysia, Nazery Khalid, dalam artikel yang diterbitkan Kantor berita Malaysia Bernama pada Senin (27/4/2026). 

Ia pun memperingatkan, ASEAN harus segera mengambil langkah tegas untuk mencegah kawasan tersebut menjadi ajang konflik kekuatan besar dunia. 

Menurut dia, ASEAN perlu memanfaatkan pengaruh diplomatiknya serta hubungan dengan negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan China guna meredakan ketegangan yang meningkat. 

“Sebagai organisasi yang menjunjung prinsip netralitas dan non-blok, ASEAN harus mampu mencegah potensi konflik sejak dini agar tidak mengganggu stabilitas kawasan,” ujarnya. 

Efek domino dari konflik Teluk 

Nazery menjelaskan, konflik yang berkepanjangan di kawasan Teluk, termasuk potensi penutupan jalur strategis seperti Selat Hormuz, dapat memicu dampak berantai terhadap sistem perdagangan global. 

Jika kapal-kapal tidak dapat melintasi Selat Hormuz, maka akan terjadi penumpukan di wilayah Teluk Oman dan Teluk Persia. Kondisi ini berpotensi mengganggu konektivitas pelabuhan di kawasan Asia Tenggara. 

Pelabuhan-pelabuhan utama seperti Pelabuhan Klang dan Pelabuhan Singapura disebut akan terdampak karena memiliki keterhubungan erat dengan jalur perdagangan dari kawasan Teluk. Gangguan tersebut dapat menyebabkan penumpukan kargo dan kemacetan rantai pasok global. 

“Hal ini tidak terhindarkan mengingat eratnya keterkaitan antarpelabuhan dalam perdagangan maritim global,” jelasnya. 

Baca Juga: Maskapai Murah AS Minta Bantuan US$2,5 Miliar Imbas Lonjakan Harga Avtur

Ia menegaskan lagi bahwa jika ketegangan terus meningkat dan merembet ke Selat Malaka, dampaknya tidak hanya pada sektor keamanan, melainkan juga dapat mengganggu perdagangan global, pasokan energi, serta stabilitas ekonomi kawasan Asia Tenggara. 

Karena itu, ASEAN dinilai perlu memainkan peran strategis sebagai penyeimbang, guna memastikan kawasan tetap aman dan tidak terseret dalam konflik geopolitik global. 

Risiko masih terbatas, tetapi bisa meningkat 

Nazery menilai risiko meluasnya konflik ke Selat Malaka saat ini memang masih relatif terbatas. Meski begitu, kata dia, potensi tersebut dapat meningkat apabila konflik terus berlarut dan mengalami eskalasi. 

Ia juga menyoroti bahwa hingga kini ASEAN belum memiliki kerangka hukum yang mengikat terkait pengelolaan dan keamanan Selat Malaka, berbeda dengan Uni Eropa yang memiliki aturan lebih tegas. 

Kerja sama antarnegara ASEAN lebih didasarkan pada prinsip konsensus, fleksibilitas, dan non-intervensi, sehingga setiap negara tetap memiliki kebebasan untuk mengejar kepentingan nasionalnya masing-masing. 

Polemik rencana pungutan kapal 

Dalam konteks ini, sempat muncul wacana dari Indonesia untuk mengenakan pungutan terhadap kapal komersial yang melintas di Selat Malaka. 

Namun, Menteri Luar Negeri RI, Sugiono, telah menegaskan pemerintah Indonesia tidak akan menerapkan kebijakan tersebut karena bertentangan dengan hukum internasional, khususnya UNCLOS. 

Menurut ketentuan UNCLOS, Selat Malaka dikategorikan sebagai jalur pelayaran internasional, sehingga semua kapal memiliki hak untuk melintas secara bebas tanpa hambatan. 

Nazery sendiri menegaskan, negara-negara pesisir Selat Malaka, yakni Malaysia, Indonesia, dan Singapura, punya tanggung jawab bersama untuk menjaga keamanan navigasi, kelancaran lalu lintas, serta perlindungan lingkungan di kawasan tersebut. 

Tonton: Iran Aktifkan Pertahanan Udara! Sinyal Bahaya di Tengah Deadlock AS

Sebagai anggota International Maritime Organization dan Perserikatan Bangsa-Bangsa, ketiga negara juga terikat secara hukum untuk memastikan jalur pelayaran tetap terbuka bagi semua pihak. 

Ia mengingatkan, penerapan tarif atau biaya bagi kapal yang melintas justru akan bertentangan dengan prinsip kebebasan navigasi dan dapat dianggap diskriminatif.

(Irawan Sapto Adhi)

Sumber: https://www.kompas.com/tren/read/2026/04/27/113000965/pakar-di-malaysia--ketegangan-teluk-berisiko-menjalar-ke-selat-malaka-asean?page=all#page1