Sumber: Bloomberg |
KALIFORNIA. Microsoft Corp. memenangkan kontrak senilai US$ 617 juta dari Kementerian Pertahanan Amerika Serikat. Selama tiga tahun ke depan, 1,5 juta komputer di Pentagon akan menggunakan piranti lunak Microsoft, termasuk Windows 8.
Microsoft mengumumkan kontrak itu kemarin (4/1). Kontrak itu memberi akses kepada Angkatan Darat, Udara, dan Badan Sistem Informasi Pertahanan AS atas versi terbaru Windows 8 dan program-program seperti Microsoft Office 2013 dan platform berbagi file, Sharepoint 2013.
"Mayoritas besar Kementerian Pertahanan AS baru saja membuat keputusan untuk menggunakan Microsoft. Ini sangat positif dari perspektif bisnis," kata Tim Solms, General Manager bisnis Pentagon di Redmond, Kalifornia.
Militer AS sebenarnya telah menerima tujuh penawaran, menurut rilis pers pada Desember. Namun mereka tak mengungkap identitas kompetitor Microsoft lainnya. Akhirnya, Pentagon memutuskan pemenangnya adalah re-seller produk Microsoft, Insight Public Sector.
Ini merupakan kabar baik bagi Microsoft di tengah penurunan sejumlah bisnisnya. Pertama-tama, Microsoft sudah kalah dari Apple Inc. dan Google Inc. di pasar smartphone dan tablet.
Kemudian, penjualan ritel perangkat yang menggunakan Microsoft di Amerika Serikat juga anjlok 21% dari setahun lalu pada empat pekan setelah rilis Windows 8, tanggal 26 Oktober lalu.
Penurunan tersebut dipicu oleh penjualan notebook yang terjun 24% akibat konsumen lebih memilih iPada Apple atau tablet Android.
Tapi, "Kabar dari Pentagon ini menjadi titik validasi bagi Windows 8 setelah media kebanyakan menilai negatif sistem operasi itu," kata Richard Williams, analis Cross Research di New Jersey.
"Fakta bahwa organisasi besar memakainya menambah nilainya bahwa software ini merupaka standar industri," imbuh Williams.
Namun, di sisi lain, kontrak dengan Pentagon ini bakal menimbulkan kekhawatiran bagi klien-klien korporasi Microsoft. Menurut analis Stifel Nicolaus & Co Brad Reback, perusahaan klien akan cemas atas keamanan sejumlah software yang kini juga digunakan Pentagon.