Sumber: Reuters | Editor: Dikky Setiawan
SEOUL. Daewoo International lewat perusahaan patungannya berencana menginvestasikan sekitar US$ 5,6 miliar di Myanmar untuk memenuhi kesepakatan dengan China menjadi pemasok gas alam selama 30 tahun. Demikian seorang anggota konsorsium menyebutkan Selasa (25/8) kepada Reuters.
Di bawah perjanjian ini, konsorsium akan menjual gas alam melalui perusahaan minyak dan gas (migas) kepada perusahaan BUMN China yakni China National Petroleum Corp (CNPC). Pasokan gas sedianya di dapatkan dari lapangan migas Shwe dan Phyu Shwe di blok lepas pantai A1 Myanmar dan lapangan Mya di blok lepas pantai A-3 mulai tahun 2013.
Lapangan migas ini diperkirakan akan memproduksi gas dengan kapasitas maksimal 500 juta kaki kubik per hari atau sekitar 3,8 juta ton per tahun.
Di dalam konsorsium ini Daewoo akan memiliki 51% saham. Sementara India's Oil and Natural Gas Corp (ONGC.BO) akan mengempit 17% saham, Myanmar Oil & Gas Enterprise 15%, India's GAIL 8,5%, dan sisanya Korea Gas Corp dengan porsi saham sebesar 8,5%.
Menurut seorang pejabat KOGAS, perusahaan konsorsium ini akan mengucurkan total investasi sejumlah US$ 5,6 miliar termasuk modal awal sebesar US$ 4,6 miliar. Sementara menurut pernyataan manajemen Daewoo dan KOGAS yang dirilis secara terpisah, rencananya Daewoo akan menghabiskan 2.1 trillion won atau sekitar US$ 1,68 miliar dalam investasi awal selama lima tahun sampai 2014 dan KOGAS akan menghabiskan dana sebesar US$ 299 juta.
Konsorsium akan melakukan produksi dan transportasi pipa lepas pantai, sementara transportasi darat ke China akan dikelola bersama China National United Oil Corp (CNUOC).
Media di China melaporkan, konsorsium dan CNUOC berencana membangun jaringan pipa minyak dan gas melalui Myanmar dan ke Provinsi Yunnan di barat daya China. Melewati perjalanan panjang di sekitar Selat Malaka untuk pengiriman kargo minyak dan memecahkan masalah pasokan gas. Myanmar juga akan dapat menyadap jalur pipa yang melintasi wilayahnya untuk mempromosikan pembangunan ekonomi setelah gas mulai mengalir.
Sejatinya hanya sedikit perusahaan barat yang berniat melakukan investasi di bekas negara yang sebelumnya dikenal sebagai Burma itu. Pasalnya Myanmar mempunyai catatan buruk untuk pelanggaran hak asasi manusia dan melanjutkan penahanan terhadap pemenang Nobel Perdamaian Aung San Suu Kyi. Tapi China rupanya mempunyai kepentingan lebih besar dan mengupayakan untuk penghapusan sanksi dari AS dan Eropa.
