Reporter: Thomas Hadiwinata | Editor: Thomas Hadiwinata
KONTAN.CO.ID - TALLINN/JAKARTA. Predikat the world’s most advanced digital society tidak mampir ke Estonia dalam waktu semalam. Negeri itu sudah membangun ekosistim digital selama 32 tahun. Timeline panjang Estonia dalam mewujudukan masyarakat digital terdepan di dunia itu tersimpan rapi di e-Estonia Briefing Centre yang berada di Tallin.
Tahap paling awal dari perjalanan Estonia menjadi negeri digital berkutat di seputar menerjemahkan political will para pemimpin negeri itu menjadi aturan. Prinsip-prinsip kebijakan informasi Estonia muncul pada tahun 1993. Ini kemudian diikuti penyusunan rencana strategis pengembangan informasi teknologi, yang mendapat pengesahan Parlemen Estonia pada tahun 1994.
Membangun pemerintahan yang berbasis digital tidak cuma membuka peluang bagi Estonia untuk beroperasi secara efisien, tetapi juga menjauhkan diri dari godaan korupsi. “Anda tidak dapat menyuap komputer,” merupakan ungkapan populer politisi Estonia tentang manfaat dari digitalisasi pemerintahan.
Politicall will sudah, aturan juga kelar, maka yang berikut adalah implementasinya. Dan program pertama yang diluncurkan Estonia untuk menjadi masyarakat digital adalah Tiger Leap. Inisiatif yang bergulir sejak tahun 1996 ini merupakan agenda pembangunan infrastruktur teknologi informasi dalam tingkat nasional.
Pembangunan infrastruktur di pilih karena Estonia menyadari infrastruktur telekomunikasi yang diwarisinya dari rezim Uni Soviet merupakan perangkat yang sudah ketinggalan zaman. Tentu, infrastruktur yang baru tidak akan banyak manfaatnya jika tak didukung dengan sumber daya yang melek digital.
Seperti kata pepatah, sambil menyelam minum air, Estonia berupaya memperbarui infrastrukturnya sekaligus meningkatkan literasi digital masyarakatnya. “Kami menyiapkan perangkat komputer di sekolah-sekolah,” tutur Johanna-Kadri Kuusk, Digital Transformation Adviser di e-Estonia Briefing Centre, pada pertemuan dengan rombongan jurnalis asal Indonesia yang mengunjungi Tallin, pertengahan April lalu.
Dengan segala keterbatasannya di saat itu, Estonia menggulirkan program tersebut secara bertahap. Johanna menuturkan, penyediaan fasilitas komputer berikut telekomunikasi tidak dilakukan serentak di seluruh sekolah, melainkan secara bertahap.
Cara ini tidak cuma menghemat anggaran Estonia, tetapi juga memastikan mereka yang menjadi sasaran program tersebut adalah orang-orang yang memang memiliki minat. “Orang tua siswa yang sekolahnya belum kebagian, otomatis akan meminta, begitu melihat manfaat dari program itu,” tutur Johanna.
Kondisi demografi Estonia, yang memiliki luas sekitar 45.000 km persegi, turut membantu pembangunan infrastruktur yang bertahap ini. Penduduk Estonia yang berkisar 1,3 juta orang, kebanyakan tinggal di kota-kota besar. Tallinn, yang merupakan ibukota, merupakan kota terpadat, dengan menampung sekitar 32% dari seluruh penduduk Estonia. Luas negeri yang terbatas dan penyebaran penduduk yang terpusat memudahkan Estonia untuk melakukan pembangunan secara bertahap, dan terjangkau oleh anggarannya.
Sumber daya manusia tentu tak boleh luput disebut jika membahas modal awal Estonia membangun masyarakat digital. Keberadaan sumber daya manusia yang kompeten itu tak lepas dari sejarah Estonia di masa ia tergabung dengan paksa di Uni Soviet.
Pada dekade 1960-an, Pemerintah Uni Soviet membangun beberapa institusi pendidikan di bidang teknologi dan ilmu di Tallin. Satu yang paling terkemuka adalah Institute of Cybernetics. Mereka yang terafiliasi dengan institut itu lantas menjadi arsitektur dari berbagai komponen e-Estonia.













