Sumber: Reuters | Editor: Tendi Mahadi
KONTAN.CO.ID - KUALA LUMPUR. Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin dinilai membuka peluang kembalinya dominasi ras Melayu di Malaysia. Sesuatu yang terlihat ditekan pada masa pemerintahan Mahathir Mohamad sejak pemilihan tahun 2018 lalu.
Dilansir dari Reuters, peristiwa politik ini dinilai membuka pintu pada suatu pemerintahan yang bersedia untuk lebih bebas berbelanja pada proyek-proyek afirmatif dan mengembalikan lebih banyak orang Melayu dan kaum konservatif religius ke posisi-posisi kunci di negara mayoritas Muslim ini.
Baca Juga: Mengenal Muhyiddin Yassin, perdana menteri Malaysia yang bikin Mahathir sakit hati
"Munculnya koalisi yang sebagian besar didasarkan pada kepercayaan nasionalis dan partai Islam Melayu sepenuhnya menjungkirkan pemerintahan inklusif dan multi-rasial yang berkuasa pada 2018," kata Michael Vatikiotis, penulis buku terbaru tentang politik Asia Tenggara.
Ketidaksukaan di antara orang-orang Melayu telah terbukti melalui lima kekalahan dalam pemilihan umum untuk koalisi yang berkuasa sebelum pengunduran diri Mahathir yang tiba-tiba sebagai perdana menteri seminggu yang lalu.
Sumber di lingkungan kekuasaan mengatakan bahwa kemarahan seperti itu juga merupakan faktor dalam manuver politik pada hari-hari terakhir sebelum raja Malaysia memilih sosok nasionalis Melayu Muhyiddin sebagai perdana menteri baru.
Meskipun Mahathir sendiri dalam beberapa dekade terakhir disebut memprioritaskan apa yang disebut orang Malaysia sebagai "bumiputera", koalisi yang ia bentuk dengan Anwar Ibrahim untuk memenangkan pemilihan 2018 belum pernah terjadi sebelumnya dalam hal keragamannya.
Baca Juga: Muhyiddin Yassin jadi perdana menteri Malaysia, Mahathir: Saya merasa dikhianati!
Kementerian Keuangan Malaysia misalnya mendatangi warga keturunan Tionghoa untuk pertama kalinya dalam empat dekade, dan untuk pertama kalinya posisi jaksa agung diisi seorang pria keturunan India.
Bahkan, lebih dari 40% menteri zaman Mahathir adalah kalangan Muslim non-Melayu. Jauh dibandingkan zaman Najib Razak yang hanya kebagian porsi seperlima dari total menteri di kabinet pada masanya.
