Penulis: Prihastomo Wahyu Widodo
KONTAN.CO.ID - Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, pada hari Rabu (20/12) mengumumkan bahwa kapal dengan bendera Israel dilarang berlabuh di Malaysia sejak pengumuman itu disampaikan.
Ibrahim menambahkan, kapal apa pun yang menuju Israel juga akan dilarang memuat kargo di pelabuhan Malaysia.
"Pembatasan ini merupakan respons terhadap tindakan Israel yang mengabaikan prinsip-prinsip dasar kemanusiaan dan melanggar hukum internasional melalui pembantaian dan kekejaman yang terus-menerus terhadap warga Palestina," kata Ibrahim, dikutip CNA.
Ibrahim yang juga menjabat Menteri Keuangan yakin bahwa langkah ini tidak akan mempengaruhi aktivitas perdagangan Malaysia.
Baca Juga: WHO: Rumah Sakit Al-Shifa Gaza Seperti Lokasi Pertumpahan Darah
Tidak hanya itu, Ibrahim juga mengumumkan bahwa pemerintah akan memblokir perusahaan pelayaran yang berbasis di Israel, ZIM, untuk berlabuh di pelabuhan mana pun di negara tersebut dengan segera.
Malaysia mulai mengizinkan kapal milik perusahaan itu berlabuh di Malaysia pada tahun 2002.
"Pada tahun 2005, Kabinet saat itu memberikan izin bagi kapal-kapal tersebut untuk berlabuh di Malaysia. Namun, pemerintah saat ini telah memutuskan untuk mencabut semua keputusan Kabinet sebelumnya," pungkas Ibrahim.
Baca Juga: Israel Menyatakan Siap untuk Gencatan Senjata Sementara Fase Berikutnya
Malaysia telah lama menjadi pendukung kemerdekaan Palestina dan tetap bertahan untuk tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Anwar Ibrahim juga dengan tegas menolak tunduk pada tekanan Barat agar Malaysia memutuskan hubungannya dengan Hamas.
Pada bulan Oktober lalu, Ibrahim bersama lebih dari 16.000 orang di Malaysia hadir dalam aksi dukungan kepada Palestina di tengah konflik yang sedang berlangsung di Gaza.
Semua institusi pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia juga mengadakan Pekan Solidaritas Palestina dari tanggal 29 Oktober hingga 3 November.
Lewat program itu, Malaysia berusaha mendidik siswa tentang nilai-nilai kemanusiaan yang juga mencakup hak asasi manusia dan kasih sayang.
