Sumber: Reuters | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID - KUALA LUMPUR. Operator pusat data di Malaysia harus mematuhi pembatasan baru dari Amerika Serikat (AS) terhadap cip kecerdasan buatan (AI) yang canggih.
Pernyataan ini disampaikan oleh Menteri Perdagangan Johari Abdul Ghani Rabu (18/11/2026), menyusul pengumuman Washington mengenai pembatasan baru terhadap pengiriman semikonduktor berkinerja tinggi.
Mengutip Reuters, Rabu (18/11/2026), Malaysia telah berkembang menjadi pusat data regional, dengan menarik investasi senilai hampir US$ 100 miliar sejak tahun 2021. Namun, para analis memperingatkan bahwa pengawasan yang lebih ketat terhadap penggunaan cip AI dapat memperlambat pertumbuhan di sektor ini.
Johari mengatakan kepada Reuters bahwa ia belum dapat memastikan bagaimana aturan baru tersebut akan mempengaruhi kebutuhan pendanaan masing-masing perusahaan. Meski demikian, pelaku industri pusat data harus mematuhi aturan AS terkait cip, yang dianggap sebagai aset strategis.
Baca Juga: Binance Bidik Ekspansi ke Lima Pasar Asia pada 2027 Usai Peretasan US$ 6,3 Miliar
"Malaysia tetap terbuka terhadap investasi, dan aturan serta regulasi baru dari AS ini akan memberikan arahan yang jelas bagi para investor dan mitra saat beroperasi di Malaysia," ujarnya.
Dalam pernyataan terpisah kepada media Malaysia, Johari menyebutkan bahwa Malaysia akan meminta klarifikasi dari otoritas AS mengenai pembatasan tersebut, khususnya terkait perizinan dan penyediaan layanan pusat data kepada pihak ketiga.
Menurut laporan kantor berita nasional Bernama, Johari menyatakan bahwa Malaysia akan menginformasikan hal ini kepada seluruh 117 proyek pusat data yang telah disetujui di negara tersebut guna memastikan kepatuhan setelah persyaratan resmi disampaikan.
Ia menambahkan, perusahaan yang transaksinya melibatkan pelanggan dari negara non-AS mungkin akan menghadapi pemeriksaan uji tuntas (due diligence) yang lebih mendalam serta prosedur pengenalan nasabah (know-your-customer) oleh otoritas AS.
Sebagaimana dilaporkan Bernama, Johari mengatakan bahwa hingga saat ini Malaysia belum menerima bukti adanya penyewa pusat data di Malaysia yang memperdagangkan atau mengekspor kembali cip tersebut dengan cara yang melanggar aturan AS.
"Jika mereka melakukan ekspor kembali, kami ingin mengetahui siapa pelakunya, dan mereka harus menunjukkan manifes yang telah mereka serahkan. Hanya dengan cara itulah kami dapat menindaklanjutinya."
Baca Juga: Di Tengah Konflik Dagang AS, Xi Jinping Janjikan China Buka Pasar dan Turunkan Tarif
“Kita tidak bisa sekadar menuduh,” ujarnya.
Malaysia sedang menyelidiki unit lokal dari perusahaan komputasi awan yang berbasis di Singapura, Megaspeed. Perusahaan ini tengah menghadapi penyelidikan dari pihak Amerika Serikat terkait dugaan apakah mereka digunakan untuk menghindari ketentuan pengendalian ekspor cip kecerdasan buatan (AI).
Megaspeed, yang merupakan pelanggan dari produsen cip AI Nvidia, telah membantah tuduhan tersebut dan menyatakan bahwa mereka menanggapi kewajiban kepatuhan terhadap aturan AS dengan sangat serius.














![[Executive Education Program] Sustainable Development and ESG Leadership](https://fs-media.kontan.co.id/kstore/upload/brand_images/brand_images_23102611123400.jpeg)