Sumber: Reuters | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
KONTAN.CO.ID - BEIJING/WASHINGTON. Presiden AS Donald Trump mengatakan pada hari Senin bahwa ia menentang negosiasi ulang kesepakatan perdagangan "Fase 1" AS-China. Hal tersebut ia ungkapkan setelah surat kabar yang dikelola pemerintah China melaporkan sejumlah penasihat pemerintah di Beijing mendesak pembicaraan baru dan mungkin membatalkan perjanjian.
Trump mengatakan saat konferensi pers Gedung Putih bahwa ia ingin melihat apakah Beijing memenuhi kesepakatan untuk meningkatkan pembelian barang-barang AS secara masif.
"Tidak, tidak sama sekali. Bahkan sedikitpun tidak terpikikan," kata Trump ketika ditanya apakah dia akan mempertimbangkan gagasan negosiasi ulang Fase 1. "Saya tidak tertarik. Kami menandatangani kesepakatan. Saya telah mendengar itu juga, mereka ingin membuka kembali pembicaraan perdagangan, untuk membuatnya menjadi kesepakatan yang lebih baik bagi mereka."
Baca Juga: Dari nol, penasihat perdagangan China desak pembicaraan perjanjian baru dengan AS
Tabloid Global Times melaporkan pada hari Senin bahwa para penasihat tak dikenal yang dekat dengan perundingan telah menyarankan agar para pejabat China menghidupkan kembali kemungkinan membatalkan pakta perdagangan dan melakukan negosiasi yang baru agar lebih menguntungkan ke sisi Cina.
The Global Times diterbitkan oleh People's Daily, surat kabar resmi Partai Komunis China yang berkuasa. Meskipun bukan juru bicara partai resmi, pandangan Global Times diyakini terkadang mencerminkan pandangan para pemimpinnya.
Pembelian kedelai
Beberapa jam setelah laporan itu diterbitkan, importir Tiongkok pada hari Senin membeli setidaknya empat kargo, atau sekitar 240.000 ton, kedelai AS pada hari Senin untuk pengiriman yang dimulai pada bulan Juli.
Baca Juga: Investasi China di AS merosot ke level terendah sejak 2009
Pembelian tersebut merupakan yang terbaru dalam rangkaian pembelian baru-baru ini oleh China, yang menurut para pejabat AS juga telah mulai menerapkan bagian lain dari kesepakatan perdagangan mengenai perlindungan kekayaan intelektual.