Reporter: Barratut Taqiyyah Rafie | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
KONTAN.CO.ID - BEIJING. Pada Senin (12/3), media global mengkritik keputusan parlemen China yang menghapus batas waktu jabatan presiden. Keputusan itu secara efektif memungkinkan Presiden Xi Jinping untuk tetap bertugas tanpa batas waktu.
Dalam Kongres Rakyat Nasional yang dihadiri 3.000 anggota, hanya lima orang yang menolak keputusan itu.
Mengutip Bloomberg, setelah keputusan hari minggu, ke depan kongres akan mengajukan amandemen terhadap Undang-Undang yang melarang presiden menjabat lebih dari dua periode. UU inilah yang menjadi satu-satunya penghalang bagi Xi Jinping untuk terus berkuasa. Jabatan presiden yang diembannya seharusnya akan berakhir tahun 2023.
Saat voting dilaksanakan, media sosial di Negeri Panda tersebut langsung heboh. Para netizen menilai, langkah ini sama seperti tipe pemerintahan yang dijalankan Korea Utara di bawah kepemimpinan Mao Zedong.
Pagi ini, dalam tulisan editorialnya, Global Times menulis bahwa teori politik Barat tidak berguna bagi China.
"Kami semakin yakin bahwa kunci arah tujuan China terletak pada menempatkan kepemimpinan Partai yang kuat dan dengan tegas mengikuti kepemimpinan Komite Sentral Partai dengan Kamerad Xi Jinping sebagai pusatnya. Pada beberapa tahun belakangan, kita telah melihat kemunculan dan kemunduran negara-negara dan khususnya kenyataan keras bahwa sistem politik Barat tidak berlaku untuk negara-negara berkembang dan menghasilkan hasil yang mengerikan," demikian editorial Global Times menulis.
Sementara itu, China Daily menegaskan sebuah poin yang sebelumnya diutarakan oleh media pemerintah People's Daily bahwa amandemen tersebut tidak "menyiratkan masa jabatan yang panjang bagi pemimpin manapun".
"Namun beberapa orang di Barat bersikeras sebaliknya, meskipun hanya melalui spekulasi di mana mereka menganggap dirinya lebih tahu," tulis surat kabar berbahasa Inggris itu.
China Daily juga menulis: "Orang-orang seperti itu -yang namanya tidak disebutkan- memiliki bias ideologis yang mengakar kuat terhadap China dan terus-terusan membuat prediksi yang keliru mengenai China. Penghakiman mereka yang salah hanyalah serentetan fitnah pendek terhadap partai dan bangsa."
Sementara itu, akun media sosial milik media pemerintah menonaktifkan bagian komentar atau hanya memuat komentar yang terlihat memuji partai tersebut. Meski demikian, beberapa pendapat yang berbeda berhasil berhasil melewati sensor.
"Bagaimana sosialisme yang dipuji telah menjadi monarki yang membuat undang-undang?" tulis salah satu pengguna Weibo situs micro-blogging.
"Mengapa mereka tidak mengeluarkan hasil penghitungan suara?" tulis yang lain.
Informasi saja, hanya ada dua suara yang tidak setuju dan tiga lainnya memilih abstain, dari hampir 3.000 delegasi di parlemen.
Kelompok Hak Asasi Manusia China yang berbasis di AS mengatakan ada risiko besar dengan membiarkan konsentrasi kekuatan semacam itu.
"Mengakhiri batas waktu dua periode mengabaikan pelajaran menyakitkan dari era Mao dan menghadapkan rakyat China lagi kepada penderitaan manusia, pelecehan dan malapetaka yang besar yang dapat dihasilkan dari kekuatan yang tidak bertanggung jawab yang terkonsentrasi di tangan satu orang," jelas Sharon Hom, direktur eksekutif grup tersebut.
