Netanyahu Serukan Pendukungnya Bergerak ke TPS, Partisipasi Pemilih Arab Melonjak

Sumber: Reuters | Editor: Avanty Nurdiana

KONTAN.CO.ID - YERUSALEM. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bersama mitra koalisi sayap kanannya meningkatkan upaya untuk menggerakkan pendukung mereka agar menggunakan hak pilih pada Selasa (27/10/2026). Langkah ini dilakukan di tengah meningkatnya jumlah pemilih Arab yang memicu ketegangan dalam pemilihan umum Israel.

Netanyahu memperingatkan pendukungnya mengenai lonjakan partisipasi pemilih Arab. Namun, sejumlah politikus Arab mengecam seruan tersebut karena dinilai rasis dan berpotensi memicu kebencian.

Menurut sejumlah saksi, mobil-mobil yang mengibarkan bendera Partai Likud pimpinan Netanyahu berkeliling di Yerusalem sambil memutar suara azan dan menyerukan warga untuk memberikan suara dengan alasan bahwa pemilih Arab sedang datang ke tempat pemungutan suara (TPS).

Baca Juga: Houthi Klaim Serang Kilang Minyak Terbesar Arab Saudi, Pasokan Minyak Bisa Terganggu

Melalui sejumlah unggahan di media sosial, Netanyahu juga menyoroti antrean panjang di TPS di komunitas Arab. Ia bahkan mengunggah gambar yang diklaim memperlihatkan warga Arab, termasuk perempuan bercadar, sedang mengantre untuk memberikan suara.

"Jika kita tidak segera bangkit sekarang, kita akan mendapati diri kita memiliki pemerintahan yang dipimpin Mansour Abbas dan Ahmed Tibi," tulis Netanyahu, merujuk pada dua politikus Arab Palestina terkemuka di Israel.

Komisi Pemilihan Umum Israel mencatat tingkat partisipasi pemilih mencapai 55,7% dalam sembilan jam pertama pemungutan suara. Angka tersebut merupakan laju partisipasi tercepat yang pernah tercatat pada periode tersebut.

Warga Arab, yang sebagian besar merupakan keturunan Palestina, mencakup sekitar 21% dari total populasi Israel yang mencapai 10 juta jiwa. Kelompok ini secara historis memiliki tingkat partisipasi pemilu yang lebih rendah dibandingkan warga Yahudi Israel.

Politikus Arab Ahmed Tibi mengatakan tingginya partisipasi masyarakat Arab dapat membuka jalan bagi pemerintahan alternatif dan perubahan terhadap kondisi yang dinilainya memprihatinkan.

Sementara itu, Sami Abu Shehadeh, pemimpin Partai Balad yang mewakili kepentingan politik warga Arab, menyebut antrean panjang di TPS sebagai sesuatu yang patut dibanggakan oleh siapa pun yang percaya pada demokrasi.

Ia juga mengecam pesan-pesan yang dinilainya menghasut dari Netanyahu, Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir, dan sekutu mereka.

Peringatan Netanyahu kali ini mengulang pola dalam sejumlah kampanye pemilu sebelumnya, ketika ia berupaya menggerakkan pemilih sayap kanan dengan menggambarkan tingginya partisipasi warga Arab sebagai ancaman. Strategi tersebut berulang kali menuai tuduhan rasis dari para penentangnya.

Baca Juga: Qatar Minta Iran Buka Selat Hormuz demi Redakan Ketegangan dengan AS

Pemilu kali ini merupakan pemilihan pertama sejak serangan yang dipimpin Hamas pada 7 Oktober 2023, yang kemudian diikuti perang di Gaza, Lebanon, dan Iran.

Selama empat tahun pemerintahan koalisi nasionalis religius Netanyahu, kejahatan kekerasan di komunitas Arab Israel juga meningkat. Sejumlah kasus pembunuhan dikaitkan dengan kejahatan terorganisasi.

Hasil jajak pendapat menunjukkan koalisi Netanyahu berpotensi kehilangan mayoritas di parlemen. Namun, partai-partai oposisi juga diperkirakan menghadapi kesulitan untuk mengamankan sedikitnya 61 kursi yang dibutuhkan guna membentuk pemerintahan mayoritas.

Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir, yang mengawasi kebijakan penghancuran rumah warga Arab yang dibangun secara ilegal, turut menyoroti tingkat partisipasi pemilih Arab.

Ben-Gvir menyebut tingkat partisipasi tersebut sebagai sesuatu yang luar biasa tinggi. Ia menyerukan pendukungnya untuk memilih Partai Otzma Yehudit atau Jewish Power dengan alasan mempertahankan Israel sebagai negara Yahudi dan Zionis.

Sementara itu, Menteri Keuangan Bezalel Smotrich, yang mendorong kebijakan "Yahudisasi" di sejumlah wilayah Israel bagian utara dan selatan yang dihuni banyak warga Arab, juga merespons perkembangan tersebut.

Partai Religious Zionism pimpinan Smotrich menyatakan bahwa sang menteri menangguhkan kegiatan kampanyenya pada hari pemungutan suara untuk menggelar rapat darurat. Pertemuan itu membahas apa yang disebut partainya sebagai lonjakan tidak biasa dalam partisipasi pemilih Arab.

Ben-Gvir dan Smotrich sebelumnya telah dikenai sanksi oleh sejumlah negara Barat terkait tuduhan menghasut kekerasan terhadap warga Palestina di Tepi Barat yang diduduki.

Baca Juga: Pasca Pemilu, Pasar Keuangan Brasil Bangkit Mata Uang Real Menguat terhadap Dolar AS

Tingginya partisipasi pemilih Arab kini menjadi salah satu faktor penting dalam persaingan politik Israel. Selain menentukan peluang koalisi Netanyahu mempertahankan kekuasaan, hasil pemilu juga akan menunjukkan sejauh mana suara minoritas Arab memengaruhi peta politik dan pembentukan pemerintahan berikutnya.