Sumber: AP News,Yonhap,Yonhap,Reuters | Editor: Syamsul Azhar
KONTAN.CO.ID - SEOUL, — Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol mengumumkan darurat militer pada Selasa (3/12) malam.
Pada pidatonya ia bersumpah untuk melenyapkan pasukan "anti-negara" saat ia berjuang melawan oposisi yang mengendalikan parlemen negara itu dan yang ia tuduh bersimpati dengan Korea Utara yang komunis.
Beberapa jam kemudian, parlemen Korea Selatan menggelar pemungutan suara untuk mencabut deklarasi darurat militer tersebut.
Baca Juga: Kebakaran Mobil Listrik Picu Kecemasan, Korea Selatan Gelar Pertemuan Darurat
Ketua Majelis Nasional Woo Won Shik seperti dikutip kantor berita AP menyatakan bahwa para anggota parlemen "akan melindungi demokrasi bersama rakyat Korea." Woo meminta personel polisi dan militer untuk mundur dari halaman Majelis.
Langkah mengejutkan presiden itu mengingatkan kembali pada era pemimpin otoriter yang belum pernah terjadi di negara itu sejak 1980-an, dan tindakan itu langsung dikecam oleh oposisi dan pemimpin partai konservatif Yoon sendiri.
Setelah pengumuman Yoon, militer Korea Selatan mengumumkan bahwa parlemen dan pertemuan politik lainnya yang dapat menyebabkan "kebingungan sosial" akan ditangguhkan, menurut kantor berita Korea Selatan Yonhap.
Baca Juga: Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol Tiba-Tiba Deklarasikan Darurat Militer, Ada Apa?
Militer juga mengatakan bahwa para dokter yang mogok di negara itu harus kembali bekerja dalam waktu 48 jam, kata Yonhap.
Ribuan dokter telah mogok selama berbulan-bulan atas rencana pemerintah untuk menambah jumlah mahasiswa di sekolah kedokteran.
Militer mengatakan siapa pun yang melanggar keputusan itu dapat ditangkap tanpa surat perintah.
Berdasarkan hukum Korea Selatan, darurat militer dapat dicabut dengan suara mayoritas di parlemen, tempat Partai Demokrat yang beroposisi atas pemerintah tapi memegang mayoritas di Parlemen.
Segera setelah Presiden mendeklarasikan daruat militer tersebut, juru bicara Majelis Nasional meminta di saluran YouTube-nya agar semua anggota parlemen berkumpul di gedung Majelis.
Ia mendesak personel militer dan penegak hukum untuk "tetap tenang dan mempertahankan posisi mereka.
Semua 190 anggota parlemen yang berpartisipasi dalam pemungutan suara mendukung pencabutan darurat militer. Rekaman televisi menunjukkan tentara yang telah ditempatkan di parlemen meninggalkan lokasi setelah pemungutan suara.
