Reporter: Syamsul Ashar | Editor: Syamsul Azhar
KONTAN.CO.ID - NEW YORK – Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Jumat 12 September 2025 resmi mengesahkan Deklarasi New York tentang Pelaksanaan Solusi Dua Negara bagi penyelesaian konflik Israel–Palestina atau “Endorsement of the New York Declaration on the Peaceful Settlement of the Question of Palestine”.
Deklarasi yang diinisiasi bersama oleh Prancis dan Arab Saudi ini mendapat dukungan luas, dengan 142 negara menyatakan setuju, 10 negara menolak, dan 12 negara abstain.
Negara-negara yang mendukung: Indonesia, Prancis, Arab Saudi, Qatar, Mesir, Jerman, Jepang, dll.
Baca Juga: Belgia Akan Mengakui Negara Palestina di Sidang Umum PBB
Sementara negara yang menolak adalah: Israel, Amerika Serikat, Hungaria, Paraguay, Tonga, dan lainnya.
Ada juga negara yang pilih abstain tanpa sikap yaki Korea Selatan, Kamerun, Sudan Selatan, dan beberapa negara lain.
Deklarasi tersebut menegaskan komitmen komunitas internasional untuk mendorong pembentukan dua negara yang hidup berdampingan secara damai dan aman, yakni Israel dan Palestina.
Dokumen ini juga menetapkan langkah konkret menuju perdamaian, mulai dari penghentian permusuhan, perlindungan warga sipil, hingga penguatan peran Otoritas Palestina.
Baca Juga: Setelah 10 Tahun, Presiden RI Akhirnya Hadir Lagi Secara Langsung di Sidang Umum PBB
“Hari ini, di bawah dorongan Prancis dan Arab Saudi, 142 negara telah mengadopsi Deklarasi New York tentang pelaksanaan solusi dua negara. Bersama-sama, kita sedang menapaki jalan menuju perdamaian di Timur Tengah yang tidak bisa dibalik lagi,” tulis Presiden Prancis Emmanuel Macron di akun media sosial X.
Ia menambahkan, “Masa depan lain itu mungkin. Dua bangsa, dua negara: Israel dan Palestina, hidup berdampingan dalam damai dan keamanan. Terserah kita semua untuk mewujudkannya!”
Macron menegaskan Prancis bersama Arab Saudi dan para mitranya akan hadir di New York untuk menghadiri Konferensi Solusi Dua Negara, sebagai upaya nyata merealisasikan rencana perdamaian tersebut.
Dukungan mayoritas negara anggota PBB ini dipandang sebagai momentum penting untuk membuka jalan menuju perundingan yang lebih substansial, sekaligus menekan eskalasi kekerasan di kawasan Timur Tengah yang kerap berulang.
