Sumber: Reuters | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Pejabat senior pemerintah di beberapa negara sekutu AS menjadi target aksi peretasan dari perangkat lunak yang menggunakan WhatsApp milik Facebook Inc pada awal tahun ini. Menurut sumber Reuters yang mengetahui detil rencana tersebut, peretasan itu bertujuan untuk mengambil alih ponsel pengguna.
Melansir Reuters, sumber yang mengetahui tentang investigasi internal WhatsApp terhadap pelanggaran tersebut mengatakan, sebagian besar korban diketahui adalah pejabat tinggi pemerintah dan pejabat militer yang tersebar di setidaknya 20 negara di lima benua. Banyak dari negara tersebut adalah sekutu AS.
Baca Juga: Ini dampak kehadiran Facebook dan WhatsApp terhadap ekonomi masyarakat Indonesia
Upaya peretasan terhadap ponsel pintar milik sekelompok pejabat pemerintah dunia yang terjadi saat ini, lebih luas daripada yang dilaporkan sebelumnya. Ini menunjukkan intrusi cyber WhatsApp dapat memiliki konsekuensi politik dan diplomatik yang luas.
Reuters juga menyebut, WhatsApp sudah mengajukan gugatan pada hari Selasa lalu terhadap pengembang alat peretasan NSO Group dari Israel. Perusahaan perangkat lunak raksasa milik Facebook itu menuding bahwa NSO Group membangun dan menjual platform peretasan yang mengeksploitasi kelemahan di server milik WhatsApp untuk membantu klien meretas setidaknya 1.400 pengguna antara 29 April 2019, dan 10 Mei 2019.
Jumlah total pengguna WhatsApp yang diretas bahkan bisa lebih tinggi. Seorang pengacara hak asasi manusia yang berbasis di London, yang termasuk di antara pihak-pihak yang menjadi target, mengirim kepada Reuters foto-foto yang menunjukkan adanya upaya untuk membobol teleponnya sejak 1 April.
Baca Juga: Terkait Papua, Facebook hapus ratusan akun palsu asal Indonesia
Meskipun tidak jelas siapa yang menggunakan perangkat lunak untuk meretas ponsel pejabat, NSO mengatakan menjual spyware secara eksklusif kepada pelanggan pemerintah.
Beberapa korban berada di Amerika Serikat, Uni Emirat Arab, Bahrain, Meksiko, Pakistan dan India. Reuters tidak dapat memverifikasi apakah pejabat pemerintah berasal dari negara-negara tersebut atau di tempat lain.
