Reporter: Marantina | Editor: Dikky Setiawan
JAKARTA. Perdana Menteri India, Narendra Modi, membatalkan usulan anggaran penarikan pajak dari dana pensiun.
Pembatalan dipicu ancaman dari para pekerja di India yang akan merusak prospek partai penguasa dalam pemilihan kepala daerah yang akan datang.
Mengutip Reuters, pada 29 Februari lalu, Menteri Keuangan India, Arun Jaitley, mengajukan usul penarikan pajak secara lump-sum (sekaligus), melebihi 40% dari Employee’s Provident Fund (EPF) atau Dana Kesejahteraan Karyawan. Saat ini, penarikan dana pensiun karyawan tidak dikenai pajak.
Usulan pajak itu tak pelak mendatangkan kecaman dari pekerja profesional. Bahkan beberapa di antaranya menyebutkan usulan tersebut sebagai serangan terhadap tabungan pensiun dari pembayar pajak yang jujur.
Dari 1,3 miliar warga India, hanya 36 juta orang di negara itu yang berkontribusi pada EPF.
Langkah ini juga menuai kritik dari partai oposisi. Dus, partai Bharatiya Janata sebagai partai penguasa terpaksa mengubah taktik menjelang pilkada di lima daerah di India pada April dan Mei.
“Usulan ini bukan untuk meraup lebih banyak keuntungan, tapi untuk mendorong masyarakat untuk bergabung dalam skema pensiun (NPS)," kata Jaitley dalam sebuah pernyataan kepada anggota parlemen.
Kelas urban menengah di India, yang dulunya mendukung Narendra Modi pada pemilu 2014 menunjukkan dendam pada PM tersebut. Pasalnya, pemerintah kerap menaikkan beban pajak pada masyarakat.
Tahun ini pemerintah India menganggarkan kenaikan pajak dari mobil dan bahan bakar pesawat, serta mengenakan biaya pajak tambahan untuk membayar program bantuan bagi kaum miskin di pedesaan.
