Reporter: Handoyo | Editor: Handoyo .
KONTAN.CO.ID - BANGKOK. Thailand menghadapi kritik dari kelompok hak asasi internasional pada Rabu karena mengajukan tuduhan menghina monarki terhadap para pemimpin protes yang menantang Raja Maha Vajiralongkorn serta pemerintah.
Sebuah sumber polisi mengatakan total 15 pemimpin protes telah dipanggil untuk mengakui dakwaan lese majeste atas komentar yang dibuat pada pemprotes pada bulan September dan Oktober, ketika mereka berbicara tentang perilaku raja, gaya hidup dan pengeluaran.
"Tidak ada yang boleh ditangkap atau dipenjara hanya karena mengkritik pejabat publik atau sistem pemerintahan," kata pengacara hak asasi manusia Amal Clooney dalam pernyataan dari Clooney Foundation for Justice.
Federasi Internasional untuk Hak Asasi Manusia yang berbasis di Paris mengatakan "lese-majeste tidak boleh digunakan untuk mengkriminalisasi para pemimpin dan peserta protes pro-demokrasi".
Menanggapi kritik tersebut, juru bicara pemerintah Rachada Dhnadirek mengatakan: “Pemerintah berpikiran terbuka terhadap hak dan kebebasan meskipun banyak ekspresi tidak hati-hati yang menyinggung mayoritas. Pemerintah harus menggunakan kewenangan resminya. "
Undang-undang penghinaan kerajaan belum digunakan sejak 2018 dan Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha mengatakan pada bulan Juni bahwa undang-undang itu tidak digunakan atas permintaan raja.
Baca Juga: Thailand bergolak, pendemo gelar aksi lagi meski polisi bertindak keras
Sejak Juli, pengunjuk rasa telah menyerukan pencopotan Prayuth, mantan pemimpin junta. Mereka juga menuntut konstitusi baru dan membatasi kekuasaan raja.
Panggilan untuk para pemimpin protes dilakukan sebelum demonstrasi yang direncanakan pada hari Rabu untuk meminta raja melepaskan kendali pribadi yang dia ambil atas kekayaan istana yang bernilai puluhan miliar dolar.
Para pengunjuk rasa menggeser tempat tersebut pada menit terakhir dari Biro Properti Mahkota, yang mengelola aset kerajaan. Polisi memblokir jalan di sana dengan kontainer dan kawat berduri menambah kekacauan lalu lintas di jam sibuk Bangkok.
Protes sekarang akan berlangsung di markas besar Siam Commercial Bank, di mana kepemilikan raja lebih dari 23% menjadikannya pemegang saham terbesar.
"Mentransfer properti mahkota ke properti raja sama dengan perampokan kekayaan negara," kata kelompok protes FreeYouth, merujuk pada perubahan undang-undang tahun 2017 yang memberi raja kendali atas Biro Properti Mahkota.
Rincian asetnya tidak dipublikasikan tetapi diperkirakan bernilai lebih dari US$ 30 miliar.
