Sumber: Reuters | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID - BANGKOK. Ribuan pengunjuk rasa berbaris di Bangkok pada Minggu (20/9), untuk menyampaikan tuntutan secara terbuka menantang monarki Raja Thailand Maha Vajiralongkorn, termasuk seruan reformasi untuk mengekang kekuasaannya.
Mengutip Reuters, Minggu (20/9), para penunjuk rasa semakin berani selama dua bulan demonstrasi menentang istana Thailand dan pembentukan yang didominasi militer, melanggar tabu tentang mengkritik monarki yang ilegal di bawah undang-undang Iese majeste.
Istana belum bisa dihubungi untuk dimintai komentar. Saat ini, raja tidak berada di Thailand.
Para demonstran diblokir oleh ratusan polisi tak bersenjata yang menjaga penghalang kontrol kerumunan.
Baca Juga: Thailand dilanda aksi demonstrasi anti-pemerintah terbesar sejak 2014
Para pemimpin protes menyatakan kemenangan setelah mengatakan polisi Royal Guard telah setuju untuk menyampaikan tuntutan mereka ke markas polisi.
Polisi tidak segera berkomentar.
"Kemenangan terbesar kami dalam dua hari ini adalah untuk menunjukkan bahwa orang biasa seperti kami dapat mengirim surat kepada bangsawan," kata Parit "Penguin" Chiwarak kepada kerumunan.
Pada demonstrasi terbesar dalam beberapa tahun, puluhan ribu pengunjuk rasa pada hari Sabtu menyambut seruan untuk reformasi monarki serta untuk mencopot Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha, mantan pemimpin junta, dan konstitusi dan pemilihan baru.
Tak lama setelah matahari terbit pada hari Minggu, pengunjuk rasa menyemen sebuah plakat di dekat Grand Palace di Bangkok di daerah yang dikenal sebagai Sanam Luang, atau Royal Field.
Bunyinya, "Di tempat ini rakyat telah menyatakan keinginan mereka: bahwa negara ini milik rakyat dan bukan milik raja karena mereka telah menipu kita."
Polisi tidak melakukan intervensi. Juru bicara pemerintah Anucha Burapachaisri mengatakan polisi tidak akan menggunakan kekerasan terhadap pengunjuk rasa dan terserah pada polisi untuk menentukan dan menuntut setiap pidato ilegal.
"Ganyang feodalisme, panjang umur rakyat," teriak pengunjuk rasa.
Plakat itu menyerupai salah satu yang dihapus tanpa penjelasan dari luar salah satu istana kerajaan pada 2017, setelah Vajiralongkorn naik takhta. Plakat itu, yang memperingati berakhirnya monarki absolut pada 1932, diganti dengan slogan pro-monarki.
