Sumber: Bloomberg | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
MUMBAI. Pebisnis di India menagih janji Perdana Menteri Narendra Modi untuk segera merealisasikan proyek infrastruktur senilai Rs 1 triliun atau sekitar US$ 16 miliar dalam enam bulan ke depan. Sebab, di akhir tahun pertamanya menjabat sebagai orang nomor wahid di India, Modi belum menciptakan terobosan-terobosan guna mengangkat perekonomian.
Para pengusaha memiliki sederet daftar yang ditujukan kepada Modi. Beberapa diantaranya adalah investasi di infrastruktur, penyederhanaan aturan dan pelaksanaan pajak penjualan nasional. Menurut pengusaha, Pemerintah India harus mengambil inisiatif dalam proyek-proyek jalan ataupun fasilitas umum.
"Kami perlu kejelasan ekosistem di pajak barang dan jasa, undang-undang tanah dan mengembangkan konsensus," ujar V.S Parthasarathy, Group Chief Financial Officer Mahindra & Mahindra Ltd seperti dilansir Bloomberg.
Parthasarathy mengkritik Modi karena terlalu banyak berwacana dan sedikit aksi. Keberhasilan Modi adalah membawa perusahaan asing untuk berinvestasi lebih banyak di sektor pertahanan dan asuransi. Namun, dua program utama yakni reformasi pajak dan tanah tetap berhenti di parlemen.
"Risiko perlu ditanggung oleh pemerintah karena neraca sektor swasta meradang," imbuh Parthasarathy.
Swasta sulit untuk berinvestasi karena perbankan India dibebani dengan kredit macet. Alhasil, bank-bank India enggan mengambil lebih banyak risiko. "Ini sangat tidak masuk akal memiliki profil kredit yang sangat agresif sekarang," ujar Ranjan Dhawan, CEO Bank of Baroda.
Belanja infrastruktur
Modi telah mencoba untuk mempercepat investasi dengan menyetujui proyek-proyek besar sejak menjabat. Sebanyak 25% belanja modal investasi untuk proyek jalan, jembatan dan pelabuhan.
Belanja infrastruktur diproyeksikan meningkat 3% di sepanjang tahun fiskal 2014 yang berakhir Maret 2015. Namun, pertumbuhan itu lebih kecil dari jumlah yang dianggarkan. Tahun lalu, Pemerintah India menargetkan belanja infrastruktur bisa meningkat 21%.
"Kami membutuhkan infrastruktur mega proyek terjadi," ujar Natarajan Chandrasekaran, CEO Tata Consultancy Services Ltd.
Perusahaan mengharapkan kenaikan pungutan seperti pajak penjualan, cukai dan pajak negara segera diimplementasikan. Karena para pengusaha harus berhitung sebelum berekspansi demi menjaga margin.
"Sejumlah perusahaan sedang menunggu untuk memperoleh kejelasan sebelum menambahkan kapasitas," kata Ajay Seth, CFO Maruti Suzuki India Ltd, produsen mobil terbesar di negara Asia Selatan.
Menurut laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), pertumbuhan ekonomi India bakal melampaui China. Tahun ini, ekonomi India diprediksi tumbuh 7,6%. Sedangkan, pertumbuhan ekonomi China hanya 7%.
Kondisi ini bakal berlanjut hingga tahun depan. Pada 2016, ekonomi India meningkat 7,7%. Sementara, pertumbuhan ekonomi China pada tahun depan diramal terus menyusut menjadi 6,8%.
