3 Pemimpin Negara Bertemu, Bahas Rencana Keluar Dari Inggris Raya

Reporter: Adi Wikanto | Editor: Adi Wikanto

KONTAN.CO.ID - Pemimpin Skotlandia, Wales, dan Irlandia Utara dijadwalkan bertemu di Cardiff, Wales, pada Senin (14/9/2026). Pertemuan tersebut menjadi sorotan karena para pemimpin dari tiga wilayah Inggris Raya itu akan membahas hak menentukan nasib sendiri dan perubahan konstitusional.

Mengutip laporan The Guardian, Minggu (13/9/2026), pertemuan tingkat tinggi tersebut akan dihadiri First Minister Skotlandia John Swinney, First Minister Wales Rhun ap Iorwerth, serta First Minister Irlandia Utara Michelle O’Neill.

Mereka dijadwalkan menandatangani nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) yang menegaskan hak masing-masing wilayah untuk menentukan masa depannya.

Pertemuan ini menjadi penting karena ketiga pemerintahan devolusi tersebut kini dipimpin oleh partai-partai yang mendukung hak menentukan nasib sendiri dan kemungkinan kemerdekaan. 

Dorong Hak Menentukan Nasib Sendiri

John Swinney, yang juga merupakan pemimpin Scottish National Party (SNP), menyambut momentum tersebut sebagai peluang memperkuat tuntutan perubahan konstitusional di United Kingdom (UK).

Menurut laporan The Guardian, Swinney mengatakan bahwa untuk pertama kalinya Skotlandia, Wales, dan Irlandia Utara dipimpin oleh First Minister dari kubu pro-kemerdekaan.

Ia juga menyerukan agar pemerintah pusat UK bersiap menghadapi kemungkinan perubahan hubungan konstitusional antara Westminster dan wilayah-wilayah tersebut.

Pertemuan di Cardiff akan membahas kerja sama dalam sejumlah bidang, termasuk ekonomi, energi, Eropa, kerja sama internasional, dan hak menentukan nasib sendiri.

Ketiga partai juga disebut akan membahas hubungan masa depan dengan Uni Eropa. Skotlandia dan Wales berpotensi mengajukan keanggotaan sebagai negara merdeka, sedangkan Irlandia Utara dapat berada di dalam Uni Eropa sebagai bagian dari Republik Irlandia apabila penyatuan Irlandia terwujud.

Tonton: Deklarasi New Delhi: BRICS Tolak Mata Uang Tunggal, Dorong Perdagangan Mata Uang Lokal

Sikap Pemerintah UK soal Referendum

Rencana pertemuan tersebut berlangsung setelah Perdana Menteri UK Andy Burnham memberikan pernyataan mengenai kemungkinan referendum kemerdekaan Skotlandia.

Dalam sidang parlemen pada 9 September 2026, Burnham mengatakan referendum baru dapat dipertimbangkan apabila terdapat dukungan publik yang jelas.

Pernyataan itu kemudian ditafsirkan Swinney sebagai perubahan sikap pemerintah pusat terhadap referendum kemerdekaan Skotlandia.

Swinney selanjutnya mengirim surat kepada Burnham pada 10 September 2026. Ia meminta pembahasan mengenai mekanisme hukum yang dapat digunakan untuk menggelar referendum kemerdekaan kedua di Skotlandia. 

Namun, pemerintah UK kemudian menegaskan kembali bahwa referendum kemerdekaan Skotlandia masih berada di luar agenda.

Dalam surat kepada Swinney, Burnham menyatakan belum terdapat konsensus yang mendukung penyelenggaraan referendum kemerdekaan Skotlandia. Ia juga menegaskan bahwa Partai Buruh tidak mendukung kemerdekaan maupun referendum baru.

Burnham beralasan bahwa isu referendum dapat mengalihkan perhatian pemerintah dari agenda pertumbuhan ekonomi dan membantu masyarakat menghadapi tekanan biaya hidup.

Dengan demikian, pertemuan di Cardiff tidak serta-merta berarti referendum kemerdekaan akan segera digelar. 

Tonton: Target Ekonomi 8% Makin Berat, Indonesia Harus Punya Resep Baru

Jalur Kemerdekaan Irlandia Utara Berbeda

Isu kemerdekaan Irlandia Utara memiliki mekanisme hukum yang berbeda dibandingkan Skotlandia.

Berdasarkan Good Friday Agreement, referendum mengenai penyatuan Irlandia dapat digelar apabila terdapat indikasi bahwa mayoritas masyarakat Irlandia Utara kemungkinan akan memilih meninggalkan UK.

Sinn Fein menyatakan para pemimpin akan membahas hak setiap wilayah untuk menentukan masa depannya melalui cara-cara demokratis sesuai kehendak rakyat.

Pertemuan ini juga berlangsung setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan dukungannya terhadap penyatuan Irlandia.

Dalam kunjungannya ke Dublin pada Sabtu (12/9/2026), Trump mengatakan dirinya senang apabila Irlandia Utara bergabung dengan Republik Irlandia.

Meski demikian, pemerintah UK menegaskan bahwa sikapnya mengenai penyatuan Irlandia tidak berubah. Referendum hanya dapat dipertimbangkan apabila terdapat indikasi dukungan mayoritas masyarakat Irlandia Utara. 

Baca Juga: Drone Rusia Serang 800 Meter dari Perbatasan Polandia, Ukraina Peringatkan NATO

Masa Depan United Kingdom Jadi Sorotan

Pertemuan para pemimpin Skotlandia, Wales, dan Irlandia Utara memperlihatkan meningkatnya perhatian terhadap masa depan hubungan konstitusional di UK.

Bagi kelompok pro-kemerdekaan, kerja sama lintas wilayah menjadi sarana untuk memperkuat tuntutan hak menentukan nasib sendiri.

Namun, pemerintah pusat tetap menempatkan stabilitas ekonomi dan agenda domestik sebagai prioritas. Perbedaan sikap tersebut membuat isu referendum kemerdekaan berpotensi terus menjadi perdebatan politik di UK.

Pertemuan di Cardiff diharapkan menjadi langkah awal memperkuat kerja sama antarpemerintahan devolusi, meski pelaksanaan referendum dan perubahan status konstitusional masing-masing wilayah masih membutuhkan proses politik serta hukum tersendiri.

Sumber: https://www.kompas.com/global/read/2026/09/13/145127270/skotlandia-wales-dan-irlandia-utara-kompak-ingin-pisah-dari-inggris-uk?page=all#page2.