Peringkat Negara Asia Tenggara dengan Demokrasi Terbaik, Indonesia Bukan Nomor 1

Penulis: Prihastomo Wahyu Widodo | Editor: Adi Wikanto

KONTAN.CO.ID - Indonesia ternyata bukan negara dengan kualitas demokrasi terbaik di Asia Tenggara. Posisinya bahkan masih ada di bawah Timor Leste.

Malaysia menjadi negara dengan demokrasi terbaik di Asia Tenggara berdasarkan Democracy Index 2025 yang dirilis Economist Intelligence Unit (EIU).

Data tersebut mencakup penilaian terhadap 167 negara dan wilayah.

Selain skor, EIU juga mengelompokkan kualitas demokrasi setiap negara ke dalam empat kategori, yaitu demokrasi penuh, demokrasi cacat, rezim hibrida, dan rezim otoriter.

Negara Asia Tenggara dengan Demokrasi Terbaik 2025

Malaysia memimpin daftar negara Asia Tenggara dengan skor demokrasi tertinggi. Posisi berikutnya ditempati Timor-Leste dengan skor 6,97, disusul Thailand yang memperoleh 6,59.

Indonesia baru terlihat di urutan keempat, berada di atas Filipina dan Singapura.

Berikut daftar sembilan negara Asia Tenggara berdasarkan Democracy Index 2025:

Malaysia – skor 7,11, peringkat dunia ke-42 (demokrasi cacat)
Timor-Leste – skor 6,97, peringkat dunia ke-46 (demokrasi cacat)
Thailand – skor 6,59, peringkat dunia ke-54 (demokrasi cacat)
Indonesia – skor 6,37, peringkat dunia ke-60 (demokrasi cacat)
Filipina – skor 6,31, peringkat dunia ke-62 (demokrasi cacat)
Singapura – skor 6,18, peringkat dunia ke-68 (demokrasi cacat)
Kamboja – skor 2,70, peringkat dunia ke-131 (rezim otoriter)
Vietnam – skor 2,62, peringkat dunia ke-133 (rezim otoriter)
Myanmar – skor 0,96, peringkat dunia ke-166 (rezim otoriter)

Daftar di atas mengikuti sembilan negara yang tercantum dalam data Democracy Index 2025 yang diberikan. Laos dan Brunei Darussalam tidak tercantum dalam laporan tersebut.

Indonesia Kalah dari Malaysia dan Timor-Leste

Indonesia memperoleh skor 6,37 dalam Democracy Index 2025. Nilai tersebut menempatkan Indonesia di peringkat keempat Asia Tenggara, di bawah Malaysia, Timor-Leste, dan Thailand.

Malaysia menjadi negara dengan skor tertinggi di kawasan, yakni 7,11. Sementara itu, Timor-Leste memperoleh 6,97 dan Thailand mencatatkan skor 6,59.

Indonesia hanya unggul tipis dari Filipina yang berada di posisi kelima dengan skor 6,31. Sementara itu, Singapura menempati urutan keenam dengan nilai 6,18.

Meskipun berada di empat besar kawasan, Indonesia belum masuk kategori demokrasi penuh.

EIU mengklasifikasikannya sebagai demokrasi cacat atau flawed democracy, , yakni negara yang masih memiliki pemilu relatif bebas dan adil serta menghormati kebebasan sipil dasar, tetapi menghadapi kelemahan dalam aspek demokrasi lainnya.

Kelemahan tersebut dapat berkaitan dengan fungsi pemerintahan, partisipasi politik, budaya politik, maupun perlindungan kebebasan sipil.

Berbeda dengan enam negara teratas, Kamboja, Vietnam, dan Myanmar masuk kategori rezim otoriter dalam Democracy Index 2025.

Kategori rezim otoriter menunjukkan adanya keterbatasan serius dalam praktik demokrasi.

Kondisi ini umumnya ditandai dengan lemahnya pluralisme politik serta pembatasan terhadap kebebasan sipil dan partisipasi masyarakat.

Empat Kategori Kualitas Demokrasi Menurut EIU

Dalam Democracy Index, EIU membagi negara ke dalam empat kategori berdasarkan skor dan kondisi demokrasi masing-masing.

Berikut penjelasan setiap kategori yang digunakan dalam penilaian tersebut:

1. Demokrasi penuh (full democracy)

Kategori ini diberikan kepada negara dengan proses pemilu yang berjalan baik, pemerintahan berfungsi efektif, partisipasi politik kuat, serta kebebasan sipil yang terlindungi.

2. Demokrasi cacat (flawed democracy)

Negara dalam kategori ini umumnya memiliki pemilu yang relatif bebas dan adil serta menghormati kebebasan sipil dasar. Namun, masih terdapat kelemahan dalam tata kelola pemerintahan, partisipasi politik, atau budaya politik.

3. Rezim hibrida (hybrid regime)

Kategori ini menggambarkan negara yang memiliki perpaduan unsur demokrasi dan otoritarianisme. Kelemahan serius dapat ditemukan dalam proses pemilu, fungsi pemerintahan, maupun perlindungan kebebasan sipil.

4. Rezim otoriter (authoritarian regime)

Negara dalam kategori ini memiliki kekuasaan politik yang cenderung terkonsentrasi, dengan pembatasan kuat terhadap pluralisme politik dan kebebasan sipil.