Sumber: Reuters | Editor: Prihastomo Wahyu Widodo
KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. DPR AS pada Kamis (14/7) menyetujui RUU yang diajukan Presiden Joe Biden terkait peningkatan anggaran pertahanan untuk tahun depan. Jika terus lolos, AS akan memiliki anggaran pertahanan sebesar US$ 800 miliar.
Dilansir dari Reuters, DPR meloloskan versi Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Nasional (NDAA). Undang-undang ini akan menetapkan kebijakan untuk Pentagon. Persetujuan diperoleh melalui pemungutan suara dengan hasil akhir 329-101.
Untuk saat ini, Senat AS masih belum mengajukan rancangan versinya sendiri. Namun, Komite Angkatan Bersenjata Senat telah mendukung peningkatan yang lebih besar, US$ 45 miliar, atas proposal yang diajukan Biden.
RUU bersama ini akan ditentukan nasibnya pada pemungutan suara yang melibatkan kedua pihak pada akhir tahun nanti.
Baca Juga: Tanda-tanda Amerika Bakal Jatuh ke Dalam Resesi Ringan di 2022
Biden tahun ini telah mendapatkan anggaran pertahanan sebesar US$ 773 miliar, sebuah rekor baru bagi AS. Dalam proposal terbarunya, Biden berharap bisa mendapatkan US$ 37 miliar tambahan.
NDAA adalah satu-satunya undang-undang utama yang disahkan Kongres setiap tahun. Setiap aspeknya diawasi ketat oleh industri dan elemen lain yang terkait dalam sistem pertahanan.
NDAA menjadi undang-undang yang sangat penting bagi AS karena menentukan segalanya, mulai dari pembelian kapal dan pesawat terbang hingga kenaikan gaji tentara dan cara mengatasi ancaman geopolitik.
Baca Juga: Biden: AS Gunakan Semua Kekuatan untuk Hentikan Iran Peroleh Senjata Nuklir
Aturan dalam NDAA tahun ini bahkan sempat menegur kebijakan Biden tentang Turki. Pada akhirnya, parlemen menyetujui amandemen yang akan membatasi kemampuan Biden untuk menjual jet tempur F-16 ke Turki.
Di masa lalu, NDAA juga menjadi landasan bagi parlemen untuk menyetujui aturan terkait pencabutan otorisasi Perang Irak 2002 dan menaikkan gaji tentara sebesar 4,6%.
Pengesahan NDAA tahun ini sepertinya akan mendapat sedikit halangan, karena beberapa kelompok di parlemen merasa negara terlalu banyak menghabiskan uang untuk pertahanan.
Penolakan bahkan datang dari Partai Demokrat, partai asal Biden sendiri.
