Petinggi Google & Netflix protes anti migran Trump

Senin, 30 Januari 2017 / 11:50 WIB

Sumber: CNBC,Reuters | Editor: Rizki Caturini

WASHINGTON. Presiden Donald Trump melakukan langkah kontroversial dengan menandatangani perintah pada Jumat pekan lalu untuk menghentikan seluruh program pengungsian di AS untuk 120 hari ke depan. Orang-orang dengan paspor dari tujuh negara mayoritas muslim yakni dari Iran, Irak, Libia, Somalia, Sudan, Siria dan Yemen pun untuk sementara dilarang untuk masuk ke AS.

Kebijakan Trump ini sudah berdampak pada penahanan sejumlah penumpang pesawat yang tiba di bandara JFK Kennedy. Tidak diketahui juga berapa banyak penumpang yang harus mengganti tujuan penerbangan akibat kebijakan untuk memperketat kedatangan para imigran ini.

Ini lantas langsung memicu protes di berbagai wilayah, baik di AS maupun di luar negeri seperti Inggris sejak Sabtu lalu. Protes terus berlanjut hingga Minggu dan menyebar tidak hanya di dalam bandara tapi juga ke Gedung Putih dan Trump Tower di New York. Bahkan beberapa pengacara ikut dalam aksi dan menawarkan jasanya untuk mengeluarkan orang-orang yang tertahan di bandara akibat perintah Trump ini.

Sejumlah pebisnis pun seperti co-founder Google, Sergey Brin, ikut bergabung dalam protes di San Francisco Internatioal Airport pada Sabtu malam. Dia bilang, aksi ini sebagai kapasitasnya sebagai individu. Namun jurnalis Forbes Ryan Mac melaporkan bahwa ia menangkap pesan Brin bahwa dirinya ikut demonstrasi ini karena dirinya juga seorang pengungsi. Keluarga Brin pindah dari Uni Soviet ke AS di tahun 1979 dan menetap hingga kini di AS.

CEO Google, Sundar Pichai juga seorang imigran. "Kami kecewa tentang dampak dari perintah ini," ujar Pichai dalam surel resminya di situs perusahaan.
CEO Netflix Reed Hastings ikut berkomentar bahwa ini adalah aksi "unAmerican".

Presiden Trump menyatakan, aksi ini diperlukan untuk melindungi Amerika dari serangan teroris dari warga negara asing. Trump juga bilang, dia tidak melarang warga Muslim untuk datang ke AS, tapi akan melakukan review untuk membuat kebijakan yang benar-benar untuk keamanan warga AS.

Kebijakan ini pun menimbulkan kebingungan publik dan perbedaan pendapat dari berbagai pihak di AS seperti para hakim di negara-negara bagian AS.