Sumber: Reuters | Editor: Handoyo
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Krisis politik Thailand kembali memanas setelah Mahkamah Konstitusi menangguhkan Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra dari jabatannya, Selasa (18/6), sementara lembaga tersebut menyidangkan petisi yang diajukan oleh 36 senator.
Paetongtarn, 38 tahun, dituduh melanggar etika dan tidak jujur terkait percakapan telepon yang bocor dengan mantan Perdana Menteri Kamboja, Hun Sen.
Siapa Pemimpin Sementara Thailand?
Dengan penangguhan Paetongtarn dari tugasnya sebagai perdana menteri, Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Transportasi Suriya Juangroongruangkit kini menjabat sebagai pemimpin sementara kabinet.
Suriya, 70 tahun, adalah politikus senior yang telah aktif sejak 1990-an dan pernah menjabat di berbagai pemerintahan, termasuk di bawah partai pendahulu Pheu Thai.
Mahkamah Konstitusi memerintahkan Paetongtarn untuk menghentikan seluruh tugasnya sebagai PM hingga keputusan akhir diambil. Ia diberi waktu 15 hari untuk merespons tuduhan, setelah itu persidangan akan dilanjutkan. Tidak disebutkan kapan putusan akan diumumkan.
Baca Juga: PM Thailand Paetongtarn Shinawatra Diskors Mahkamah Konstitusi
Menariknya, sebelum keputusan pengadilan diumumkan, Paetongtarn dilantik sebagai Menteri Kebudayaan dalam perombakan kabinet pada hari yang sama. Ia akan disumpah pada 3 Juli, dan tetap dapat menghadiri rapat kabinet dalam kapasitas barunya sebagai menteri meski tidak lagi menjabat sebagai PM.
Parlemen Thailand dijadwalkan akan kembali bersidang pada 3 Juli. Partai Bhumjaithai, yang sebelumnya merupakan bagian dari koalisi pemerintah, sempat mengancam akan mengajukan mosi tidak percaya terhadap Paetongtarn dan kabinetnya.
Namun, dengan skorsing ini, mosi tersebut otomatis tertunda. Untuk melengserkan pemerintahan, Bhumjaithai membutuhkan dukungan dari Partai Rakyat, kelompok oposisi terbesar yang belum menentukan sikap.
Investigasi Etik Lainnya Sedang Berjalan
Selain di Mahkamah Konstitusi, Paetongtarn juga tengah diselidiki oleh Komisi Anti-Korupsi Nasional (NACC) atas dugaan pelanggaran etika yang sama, berdasarkan petisi dari 36 senator tersebut. Jika terbukti bersalah, kasus ini berpotensi berlanjut ke Mahkamah Agung, yang bisa menjatuhkan hukuman larangan berpolitik bagi Paetongtarn.
Sabtu lalu, ribuan warga Thailand turun ke jalan dalam aksi demonstrasi anti-pemerintah terbesar sejak Pheu Thai berkuasa pada 2023. Para demonstran menuntut Paetongtarn mundur, dan mengancam akan memperluas aksi bila tuntutan mereka tak dipenuhi.
Beberapa tokoh di balik protes ini adalah veteran dari gerakan rakyat sebelumnya yang menggulingkan ayah dan bibi Paetongtarn, yakni Thaksin dan Yingluck Shinawatra.
Baca Juga: PM Thailand Terancam Lengser, MK Pertimbangkan Permintaan Pemecatan Paetongtarn
Thaksin Shinawatra Juga Tertekan
Sementara itu, Thaksin Shinawatra, mantan PM sekaligus ayah Paetongtarn, tengah menghadapi proses hukum terkait dugaan pelanggaran hukum lese majeste dalam wawancara media tahun 2015. Thailand dikenal memiliki salah satu hukum lese majeste paling ketat di dunia, dengan ancaman hukuman penjara hingga 15 tahun.
Selain itu, Mahkamah Agung juga sedang menyidangkan kasus terkait perpanjangan masa rawat inap Thaksin di rumah sakit, yang menggantikan masa tahanan usai ia kembali ke Thailand tahun lalu setelah bertahun-tahun hidup dalam pengasingan.
Jika diputuskan tidak sah, Thaksin, 75 tahun, bisa segera dijebloskan ke penjara.
