Sumber: AP | Editor: Sandy Baskoro
RIO DE JANEIRO. Pemerintah Brasil masih menghadapi berbagai persoalan dalam mempersiapkan Piala Dunia 2014 yang berlangsung sebulan penuh di JuniāJuli nanti. Ada sederet masalah klasik, seperti pembangunan stadion belum rampung, juga penyelesaian infrastruktur pendukung seperti bandara yang cenderung lambat.
Dari sisi ekonomi, pemerintah juga akan menghadapi ancaman inflasi tinggi akibat kedatangan para wisatawan asing ke Negeri Samba. Hal itu memicu kenaikan harga di sejumlah barang dan jasa, terutama harga kamar hotel dan restoran.
Selain masalah tadi, Brasil menghadapi persoalan internal. Kabar terbaru, aparat kepolisian federal mengancam akan melakukan aksi mogok nasional selama sebulan pelaksanaan Piala Dunia. Langkah tersebut dilakukan apabila pemerintah Presiden Dilma Rousseff tidak mewujudkan tuntutan mereka terkait kenaikan gaji dan peningkatan kondisi kerja.
Para petugas kepolisian menggelar aksi protes di luar gedung konser Rio de Janeiro, pada Rabu (7/5). Saat protes berlangsung, pelatih tim nasional Brasil, Luiz Felipe Scolari, tengah mengumumkan daftar pemain Brasil untuk turnamen sepakbola terbesar sejagat nanti.
Sedikitnya 50 peserta demonstrasi menutup mulut mereka dengan syal berwarna merah serta menggelar spanduk. Mereka mengeluh tentang pelaksanaan Piala Dunia 2014 yang menelan biaya cukup mahal. Sementara, di sisi lain negara masih berjuang untuk meningkatkan pelayanan publik yang masih serba kekurangan.
"Kami akan memberikan tenggat waktu yang memungkinkan atas tuntutan ini," ungkap Andre Vaz de Mello, Presiden Serikat Polisi Federal.
Apabila pemerintah tidak merespons tuntutan peningkatan kesejahteraan, maka kepolisian federal siap menggelar aksi mogok kerja selama Piala Dunia berlangsung.
Pada Juni tahun lalu, Brasil sempat diguncang gelombang demonstrasi besar-besaran. Agenda protes dari semula kenaikan tarif bus, melebar ke isu pelayanan publik, tingginya biaya hidup, hingga praktik korupsi di pemerintahan. Aksi itu sempat merontokkan popularitas Presiden Rousseff.