Prancis Mulai Proses Larangan Produk dari Permukiman Israel di Tepi Barat

Sumber: Reuters | Editor: Yudho Winarto

​KONTAN.CO.ID - PARIS. Prancis akan memulai proses untuk melarang perdagangan produk yang berasal dari permukiman Israel di wilayah Tepi Barat yang diduduki.

Kebijakan tersebut disampaikan Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noël Barrot pada Selasa (8/9/2026), di tengah meningkatnya kekerasan oleh pemukim Israel terhadap warga Palestina.

Baca Juga: Helikopter Layanan Dokter Terbang Jatuh di Sarawak Malaysia, 5 Orang di Dalam

Barrot mengatakan, langkah tersebut diambil bersama sejumlah negara lain yang juga berkomitmen menghentikan perdagangan dengan permukiman Israel di wilayah Palestina.

"Prancis akan mengakhiri perdagangan dengan permukiman Israel di Palestina, bersama 11 negara lain yang juga telah mengambil langkah serupa," tulis Barrot melalui X.

Menurut Barrot, situasi di Tepi Barat semakin mengkhawatirkan akibat ekspansi permukiman yang semakin cepat dan meningkatnya kekerasan terhadap warga Palestina oleh kelompok pemukim ekstremis.

Langkah Prancis tersebut dilakukan ketika sejumlah negara anggota Uni Eropa semakin frustrasi karena belum ada kesepakatan bersama di tingkat blok untuk mengambil kebijakan terhadap permukiman Israel. Upaya tersebut menghadapi penolakan, termasuk dari Jerman.

Pada hari yang sama, Inggris juga mengumumkan larangan perdagangan terhadap barang yang diproduksi di permukiman Israel di Tepi Barat. Kebijakan tersebut dikoordinasikan bersama Prancis dan Kanada.

Baca Juga: Gaji Naik Rp 30 M, PM Negeri Tetangga Ini Sumbangkan Seluruh Kenaikan untuk Sosial

Sumber diplomatik Prancis mengatakan, pemerintah memilih mengambil keputusan secara nasional karena kondisi di lapangan dinilai tidak memungkinkan untuk menunggu keputusan bersama Uni Eropa.

"Mengingat situasi di lapangan, kami tidak bisa menunggu sehingga kami mengambil keputusan nasional ini," kata sumber tersebut kepada wartawan.

Bukan Boikot terhadap Israel

Meski demikian, mekanisme penerapan larangan tersebut masih dalam tahap penyusunan. Pemerintah Prancis juga belum menetapkan kapan kebijakan tersebut mulai berlaku.

Sumber diplomatik tersebut menegaskan bahwa kebijakan itu bukan merupakan boikot terhadap Israel secara keseluruhan.

Keputusan tersebut merupakan bagian dari inisiatif bersama yang sebelumnya dibahas oleh Presiden Prancis dan Perdana Menteri Inggris.

Baca Juga: Harga Minyak Melonjak, Serangan Houthi dan Ancaman Iran Picu Kekhawatiran Pasokan

Sejumlah negara lain di Uni Eropa maupun di luar blok tersebut disebut berpotensi mengikuti langkah serupa.

Prancis dan Israel sendiri telah mengalami hubungan diplomatik yang semakin tegang dalam beberapa bulan terakhir.

Ketegangan meningkat sejak Prancis memimpin upaya di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mengakui negara Palestina pada September tahun lalu.

Menurut sumber diplomatik Prancis, percepatan pembangunan permukiman Israel dinilai semakin mengancam peluang terbentuknya negara Palestina yang layak dan berkelanjutan.

Pemerintah Israel juga mendapat sorotan setelah menerbitkan tender untuk proyek E1 di Tepi Barat.

Prancis menilai proyek tersebut sebagai salah satu batas merah, bukan hanya bagi Eropa tetapi juga bagi sebagian besar komunitas internasional.

Baca Juga: Pangeran Harry dan Meghan Terkejut, Kerajaan Tegaskan Mereka Bukan Lagi Anggota Aktif

Selain ekspansi permukiman, Prancis menyoroti meningkatnya kekerasan yang dilakukan oleh pemukim Israel terhadap warga Palestina.

"Kami juga melihat peningkatan kekerasan yang dilakukan oleh pemukim, yang tidak dapat diterima dan semakin berisiko mengganggu stabilitas Tepi Barat dan kawasan sekitarnya," kata sumber tersebut.

Prancis menilai, langkah yang telah dilakukan pemerintah Israel untuk menghentikan kekerasan tersebut sejauh ini belum cukup.