Sumber: Reuters | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
KONTAN.CO.ID - MANILA. Pada Rabu (29/5/2024), Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr mengatakan peraturan baru yang diterapkan oleh penjaga pantai China yang dapat mengakibatkan penahanan orang asing di Laut China Selatan merupakan suatu eskalasi dan "mengkhawatirkan".
Mengutip Reuters, China yang memiliki sengketa kedaulatan maritim dengan Filipina dan negara-negara lain, mengeluarkan peraturan baru yang berlaku efektif pada tanggal 15 Juni 2024.
Aturan itu akan menegakkan undang-undang penjaga pantai tahun 2021 dan mengizinkan penahanan orang asing yang dicurigai melakukan pelanggaran.
"Kebijakan baru yang mengancam akan menahan warga negara kita sendiri, itu berbeda. Itu justru memperburuk situasi," kata Marcos kepada wartawan saat kunjungan kenegaraan ke Brunei.
Dia menambahkan, Filipina akan menggunakan titik kontak mana pun dengan China untuk menghentikan tindakan agresif dan mengizinkan nelayan Filipina menangkap ikan di Laut China Selatan.
Jika tindakan agresif dapat dikelola, kata Marcos, maka semua pihak dapat menjalankan bisnis dengan cara yang damai.
Baca Juga: China Pamer Robot Anjing Perang dalam Latihan Militer di Kamboja
China secara rutin menuduh kapal-kapal melakukan pelanggaran di wilayah Laut China Selatan yang termasuk dalam zona ekonomi eksklusif negara tetangganya dan telah berulang kali bentrok dengan Filipina pada tahun lalu.
Menurut Kementerian Luar Negeri China pada hari Rabu (29/5/2024), aturan tersebut bertujuan untuk membakukan penegakan hukum dan menegakkan ketertiban maritim dengan lebih baik.
“Tidak perlu ada individu atau entitas yang khawatir selama tidak ada perilaku ilegal,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China Mao Ning dalam konferensi pers rutin.
Mao menambahkan, pihak Filipina adalah pihak yang sering memprovokasi peningkatan situasi di Laut China Selatan. Namun dia menegaskan bahwa pintu dialog masih terbuka.
Marcos telah mengambil tindakan yang lebih keras dibandingkan pendahulunya atas tindakan China di Laut China Selatan, yang diperkuat oleh dukungan dari sekutu pertahanan Amerika Serikat, Jepang dan Australia.
Baca Juga: Filipina akan Memastikan Keamanan Warganya Pada Misi Sipil di Laut Cina Selatan
Beijing mengklaim yurisdiksinya atas sebagian besar Laut China Selatan, yang merupakan jalur hubungan perdagangan kapal tahunan senilai lebih dari US$ 3 triliun.
Pada tahun 2016, pengadilan arbitrase internasional mengatakan klaim besar China tidak memiliki dasar berdasarkan hukum internasional, sebuah keputusan yang ditolak oleh Beijing.
China bersikukuh bahwa catatan sejarah dan peta-peta kuno memperjelas bahwa mereka mempunyai kedaulatan atas sebagian besar laut dan pulau-pulau di sana.
