Sumber: Reuters | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
KONTAN.CO.ID - PBB. Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskiy mengatakan kepada Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Selasa (5/4/2022) bahwa Rusia harus bertanggung jawab penuh atas kejahatan perang paling mengerikan sejak Perang Dunia II.
Mengutip Reuters, Zelenskiy menunjukkan video pendek dari tubuh yang terbakar, berlumuran darah dan dimutilasi, termasuk anak-anak, di Irpin, Dymerka, Mariupol dan Bucha, di mana Ukraina menuduh pasukan Rusia membunuh ratusan warga sipil.
Duta Besar Rusia untuk PBB Vassily Nebenzia kemudian mengatakan kepada Dewan Keamanan bahwa pasukan Rusia tidak menargetkan warga sipil, menolak tuduhan pelecehan sebagai kebohongan.
Dia mengatakan bahwa sementara Bucha berada di bawah kendali Rusia, tidak ada satu pun warga sipil yang menderita akibat kekerasan apa pun.
Zelenskiy mempertanyakan nilai Dewan Keamanan PBB yang beranggotakan 15 orang, yang tidak dapat mengambil tindakan apa pun atas invasi Rusia 24 Februari ke Ukraina karena Moskow memiliki hak veto, bersama dengan sesama anggota dewan tetap Amerika Serikat, Prancis, Inggris dan China.
"Kita berurusan dengan negara yang mengubah hak vetonya di Dewan Keamanan PBB menjadi hak untuk (menyebabkan) kematian," kata Zelenskiy dalam pidato video langsung dari ibukota Ukraina, Kyiv, yang mendesak reformasi badan dunia itu.
Dia menambahkan, "Rusia ingin mengubah Ukraina menjadi budak yang diam."
Baca Juga: Putin Dituduh Lakukan Pembantaian di Ukraina, Biden Desak Pengadilan Kejahatan Perang
Rusia menegaskan, negaranya sedang melakukan operasi militer khusus yang bertujuan untuk menghancurkan infrastruktur militer Ukraina, dan menyangkal menyerang warga sipil.
Sementara, Ukraina dan negara-negara Barat mengatakan Moskow menyerbu tanpa provokasi.
Duta Besar China untuk PBB Zhang Jun mengatakan, China, yang telah abstain pada sebagian besar suara PBB sejak perang dimulai, "sangat terganggu" oleh gambar kematian warga sipil di Bucha. Dia menyerukan untuk melakukan verifikasi atas apa yang terjadi.
India, yang sangat bergantung pada Rusia untuk perangkat keras militer dan juga abstain pada tindakan PBB, mengutuk pembunuhan di Bucha dan menyerukan penyelidikan independen.
Baca Juga: Putin Menyebut Sanksi Barat Memicu Krisis Pangan Global dan Lonjakan Harga Energi
“Kami tidak menembak sasaran sipil untuk menyelamatkan sebanyak mungkin warga sipil. Inilah mengapa kami tidak maju secepat yang diharapkan,” tegas Nebenzia.
Duta Besar AS untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, Linda Thomas-Greenfield, mengatakan kekuatan dunia yang bertanggung jawab dan para pemimpin global perlu menunjukkan tulang punggung - dan melawan ancaman Rusia yang berbahaya dan tidak beralasan terhadap Ukraina dan dunia.
“Tidak ada yang bisa menjadi tameng bagi agresi Rusia,” katanya ketika Washington mendorong untuk menangguhkan Rusia dari Dewan Hak Asasi Manusia PBB yang berbasis di Jenewa.
Menurut para diplomat, Majelis Umum PBB yang beranggotakan 193 orang di New York kemungkinan akan memberikan suara terkait langkah untuk menangguhkan Rusia pada hari Kamis.
Diperlukan dua pertiga mayoritas dari anggota pemilih yang hadir.
Baca Juga: Tanggapi Kematian Warga Sipil di Bucha Ukraina, Uni Eropa Tambah Sanksi untuk Rusia
"Saya berharap rekan-rekan kami dari Perserikatan Bangsa-Bangsa tidak akan membiarkan diri mereka dimanipulasi dan bermain-main dengan Washington," kata Nebenzia.
PBB mengatakan sekitar 11 juta warga Ukraina telah meninggalkan rumah mereka. Lebih dari 4 juta orang telah meninggalkan Ukraina.
Kepala bantuan PBB Martin Griffiths mengatakan sedikitnya 1.430 warga sipil telah tewas, termasuk lebih dari 121 anak-anak.
"Kami tahu ini kemungkinan merupakan perkiraan yang terlalu rendah," tambahnya.
Kepala urusan politik PBB Rosemary DiCarlo mengatakan pemantau hak asasi manusia PBB sedang berusaha untuk memverifikasi tuduhan kekerasan seksual oleh pasukan Rusia.
"Ini termasuk pemerkosaan beramai-ramai dan pemerkosaan di depan anak-anak," katanya. "Ada juga klaim kekerasan seksual oleh pasukan Ukraina dan milisi pertahanan sipil."
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres memperingatkan Dewan Keamanan bahwa invasi Rusia ke Ukraina adalah salah satu tantangan terbesar bagi tatanan internasional karena sifat, intensitas, dan konsekuensinya.
