Sumber: Reuters | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
KONTAN.CO.ID - SEOUL. Pihak berwenang di ibu kota Korea Utara, Pyongyang, telah memerintahkan penguncian selama lima hari. Kedutaan Rusia dan NK News yang berbasis di Seoul melaporkan, langkah ini diambil seiring meningkatnya kasus penyakit pernapasan yang tidak ditentukan.
Mengutip Reuters, pemberitahuan itu, yang dibagikan oleh kedutaan di halaman Facebook-nya, mengatakan bahwa "periode anti-epidemi khusus telah ditetapkan" dan meminta delegasi asing untuk menjaga karyawan agar tetap di dalam. Perintah tersebut juga meminta individu untuk mengukur suhu mereka empat kali sehari dan melaporkan hasilnya ke rumah sakit melalui telepon.
Penguncian itu pertama kali dilaporkan oleh NK News Korea Selatan, yang memantau rahasia Korea Utara.
Pada hari Selasa, situs web tersebut melaporkan bahwa penduduk Pyongyang tampaknya menimbun barang untuk mengantisipasi kebijakan pembatasan yang lebih ketat. Tidak jelas apakah daerah lain di negara itu telah memberlakukan penguncian baru.
Baca Juga: Jokowi Beberkan 2 Alasan Mengapa Turis China yang ke Indonesia Tak Perlu Isolasi
Korea Utara mengakui wabah COVID-19 pertamanya tahun lalu, tetapi pada Agustus telah menyatakan kemenangan atas virus tersebut.
Tidak pernah dikonfirmasi berapa banyak orang yang tertular COVID. Tampaknya hal ini karena kekurangan sarana untuk melakukan pengujian secara luas.
Sebaliknya, Pyongyang melaporkan jumlah pasien demam setiap hari, penghitungan yang naik menjadi sekitar 4,77 juta, dari populasi sekitar 25 juta. Tetapi belum melaporkan kasus seperti itu sejak 29 Juli.
Media pemerintah terus melaporkan tindakan anti-pandemi untuk memerangi penyakit pernapasan, termasuk flu, tetapi belum melaporkan perintah lockdown.
Baca Juga: Kim Jong Un Umumkan Program Militer Baru, Uji Coba Senjata Tetap Intens di 2023
Pada hari Selasa, kantor berita negara KCNA mengatakan kota Kaesong, dekat perbatasan dengan Korea Selatan, telah mengintensifkan kampanye komunikasi publik "sehingga semua pekerja mematuhi peraturan anti-epidemi secara sukarela dalam pekerjaan dan kehidupan mereka".
