Raja Charles III Didesak Minta Maaf atas Perbudakan, Inggris Masih Menolak

Sumber: Reuters | Editor: Avanty Nurdiana

KONTAN.CO.ID - LONDON. Raja Charles III sejak 2022 telah beberapa kali menyampaikan penyesalan atas penderitaan yang ditimbulkan oleh perbudakan. Namun, ia belum mengambil langkah yang selama ini dihindari Inggris, yakni menyampaikan permintaan maaf secara resmi.

Sikap tersebut diperkirakan kembali diuji dalam pertemuan puncak Persemakmuran (Commonwealth) pekan depan di Antigua dan Barbuda. Para pemimpin negara Karibia yang mendukung kampanye reparasi melalui Komunitas Karibia (CARICOM) diperkirakan akan kembali menyuarakan tuntutan mereka.

Istana Buckingham telah memberikan isyarat bahwa Charles tidak akan menyampaikan permintaan maaf atas nama Inggris. Pemerintah Inggris sendiri berulang kali menolak pemberian reparasi finansial atas keterlibatannya dalam perdagangan budak transatlantik.

Baca Juga: China Siapkan Langkah Balasan Jika AS Tak Cabut Larangan Lab Pengujian Elektronik

Saat berbicara di Bahama pada Selasa, menjelang Pertemuan Kepala Pemerintahan Persemakmuran yang dimulai pada Minggu, Charles mengatakan bahwa sudah sepantasnya semua pihak mengakui penderitaan besar dan ketidakadilan pada masa lalu.

Ia juga menyampaikan bahwa para pemimpin negara-negara terdampak akan membahas persoalan tersebut dalam pertemuan puncak.

Namun, Ketua Komite Reparasi Nasional Bahama, Niambi Hall Campbell-Dean, menilai pernyataan tersebut belum cukup.

Dalam sebuah pernyataan, ia mengatakan bahwa masyarakat tidak membutuhkan lebih banyak kata-kata yang disusun dengan hati-hati mengenai pemulihan hubungan. Menurutnya, yang dibutuhkan adalah tindakan yang sebanding dengan besarnya penderitaan yang telah ditimbulkan.

Pada abad ke-15 hingga ke-19, sedikitnya 12,5 juta orang Afrika diculik dan dijual sebagai budak oleh para pedagang Eropa. Inggris diperkirakan telah mengangkut sekitar 3,2 juta orang melintasi Samudra Atlantik, menjadikannya salah satu negara dengan keterlibatan terbesar dalam perdagangan budak.

Baca Juga: Paus Leo XIV Ikut Pemilu AS, Pertama Kalinya dalam Sejarah Kepausan

Alan Lester, sejarawan University of Sussex yang meneliti warisan perbudakan dan kekaisaran, mengatakan bahwa pihak-pihak yang menentang gerakan reparasi telah berhasil membentuk pandangan bahwa reparasi hanya berarti memberikan uang atau menulis cek. Padahal, menurutnya, gagasan seperti itu sulit diterima oleh sebagian besar pemerintah negara-negara Barat.

Sebaliknya, para pemimpin Karibia kerap menyampaikan tuntutan reparasi dalam bentuk keringanan utang, pembiayaan pembangunan, pendidikan, layanan kesehatan, serta ketahanan terhadap perubahan iklim.

Langkah-langkah tersebut dinilai dapat membantu mengatasi ketimpangan yang berakar dari perbudakan dan kolonialisme.

Komentator kerajaan, Afua Hagan, mengatakan Raja Charles III berada dalam posisi sulit karena menyampaikan penyesalan atas suatu peristiwa tidak sama dengan meminta maaf secara resmi. Menurutnya, permintaan maaf memiliki makna yang jauh lebih besar.

Pada 2023, Istana Buckingham menyatakan bahwa Charles telah memberikan dukungan terhadap penelitian yang mengkaji hubungan kerajaan Inggris dengan perbudakan. Dukungan tersebut muncul setelah surat kabar The Guardian melaporkan sebuah dokumen yang menunjukkan adanya keterkaitan historis tersebut.

Dalam temuan yang lebih baru, peneliti independen Desiree Baptiste mengatakan kepada Reuters bahwa buku yang akan diterbitkannya, berjudul George IV, Empire, and Objects of Prestige, akan mengutip dokumen House of Lords dan catatan pemerintah Inggris lainnya.

Baca Juga: Defisit Anggaran Kanada Susut Tajam, Penerimaan Negara Tumbuh 7,1%

Dokumen-dokumen tersebut menunjukkan bahwa keuntungan yang berasal dari tenaga kerja budak turut membantu membiayai pembuatan furnitur dan dekorasi yang dipesan Raja George IV untuk sejumlah kediaman kerajaan.

Menanggapi hal tersebut, Royal Collection Trust, lembaga amal yang merawat dan memamerkan karya seni serta benda bersejarah yang disimpan atas nama raja, mengatakan bahwa penelitian yang terus dilakukan membantu lembaga tersebut meninjau kembali catatan mereka secara berkelanjutan.

Langkah itu dilakukan untuk meningkatkan informasi yang disajikan mengenai suatu benda maupun topik sejarah.