Sumber: The Guardian | Editor: Handoyo .
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) PBB yang berlangsung di New York, Rusia berada dalam posisi yang terisolasi setelah gagal dalam upaya mendadak untuk menggagalkan sebuah pakta ambisius yang bertujuan memperbarui Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Usaha Rusia untuk menunda adopsi pakta tersebut, dengan alasan bahwa pakta tersebut hanya mencerminkan kepentingan negara-negara Barat, ditolak dengan suara 143 berbanding tujuh, dengan 15 negara abstain.
Latar Belakang Penolakan Usulan Rusia
Delegasi Rusia mengusulkan agar pemungutan suara atas pakta yang dikenal sebagai “Pakta untuk Masa Depan” ditunda untuk pembahasan lebih lanjut. Mereka menyatakan bahwa beberapa isu yang diangkat dalam pakta tersebut, terutama terkait yurisdiksi nasional, seharusnya tidak menjadi wilayah intervensi PBB.
Jika penundaan tidak diberikan, Rusia berencana mengajukan amandemen yang menegaskan bahwa masalah-masalah dalam pakta tersebut berada dalam yurisdiksi domestik yang tidak boleh diintervensi oleh PBB.
Baca Juga: Rusia Menjatuhkan 900 Bom Luncur dalam Waktu Seminggu di Ukraina
Namun, dalam pemungutan suara di Sidang Umum PBB, usulan penundaan dan amandemen yang diajukan oleh Rusia ditolak secara telak. Hasil ini menunjukkan dukungan mayoritas negara-negara anggota PBB terhadap pakta tersebut, meskipun masih ada perbedaan pandangan terkait beberapa aspek dari pakta ini.
Reaksi dan Dukungan Internasional
Langkah diplomatik Rusia mendapat kritik keras dari berbagai pihak. Uni Afrika (UA), dipimpin oleh Republik Kongo, dengan tegas menolak amandemen Rusia. Selain itu, beberapa negara seperti Meksiko turut menyatakan ketidaksetujuan terhadap langkah Rusia, yang pada akhirnya hanya mendapat dukungan terbatas dari negara-negara seperti Belarus, Venezuela, Suriah, dan Iran.
Banyak negara di selatan global memandang pakta ini sebagai usaha kolektif yang diperlukan untuk memperbarui PBB serta sebagai warisan pribadi dari Sekretaris Jenderal PBB, António Guterres, yang masih cukup populer.
Dalam pidatonya, Guterres menekankan bahwa tujuan pakta ini adalah "mengembalikan multilateralisme dari jurang kehancuran" pada saat dunia menghadapi tantangan besar di abad ke-21, seperti krisis utang di negara berkembang dan krisis iklim.
Isi dan Kontroversi dalam Pakta untuk Masa Depan
Pakta ini mencakup 26 halaman dan 56 rekomendasi yang menawarkan permulaan baru bagi multilateralisme, serta secara berulang menegaskan supremasi hukum internasional. Beberapa elemen kunci yang dicakup dalam pakta ini antara lain:
- Reformasi Dewan Keamanan PBB untuk lebih representatif terhadap dinamika abad ke-21.
- Peran PBB dalam pengaturan kecerdasan buatan (AI).
- Penghapusan bertahap bahan bakar fosil dalam sistem energi global.
- Reformasi lembaga keuangan multilateral.
- Komitmen ulang terhadap perlucutan senjata nuklir sepenuhnya.
- Modernisasi pasukan penjaga perdamaian PBB untuk fokus pada pencegahan perang.
Baca Juga: Rusia Tidak Akan Ambil Bagian dalam Pertemuan Puncak Perdamaian dengan Ukraina
Pakta ini juga mengusulkan pertemuan puncak dua tahunan PBB tentang ekonomi global, platform darurat untuk menangani pandemi, ketidakamanan pangan, dan bencana lingkungan, serta badan pengawas PBB yang terdiri dari para ahli yang memberikan nasihat terkait risiko yang ditimbulkan oleh AI bagi perekonomian global.
Namun, tidak semua negara mendukung semua elemen dalam pakta ini. Rusia menolak 25 pasal dalam draf pakta, termasuk yang menegaskan supremasi yurisdiksi nasional dan menolak bahasa yang mendukung akses universal terhadap hak kesehatan seksual dan reproduksi, serta pemberdayaan gender secara umum.
Penolakan ini menjadi bagian dari alasan utama di balik langkah Rusia di KTT ini.
Dampak pada Kerja Sama Multilateral
Kontroversi yang ditimbulkan oleh langkah Rusia ini menunjukkan betapa dalamnya perpecahan ideologis yang saat ini memengaruhi kerja sama multilateral di PBB. Ini menjadi ironi tersendiri mengingat salah satu tujuan utama dari Pakta untuk Masa Depan adalah memperbaiki masalah-masalah ini.
Beberapa pengamat menilai bahwa, meskipun pakta ini diakui sebagai dokumen penting yang berusaha memperbaiki kegagalan multilateralisme, kurangnya detail baru dalam rekomendasinya membuat dampaknya tidak sebesar yang diharapkan.
Meskipun demikian, beberapa langkah konkret yang diusulkan, seperti reformasi Dewan Keamanan PBB dan peran PBB dalam pengaturan AI, dianggap sebagai bagian penting dari upaya modernisasi PBB untuk menghadapi tantangan abad ini.
Baca Juga: Vladimir Putin Sebut Rusia Tingkatkan Produksi Drone 10 Kali Lipat
Tantangan yang Dihadapi Pakta Ini
Salah satu poin utama yang menimbulkan perdebatan adalah penolakan negara-negara Barat terhadap peran PBB dalam membuat lembaga keuangan internasional lebih representatif. Selain itu, dorongan PBB untuk menyertakan referensi stimulus sebesar $500 miliar guna menempatkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) kembali ke jalurnya juga ditolak.
Namun, Guterres dan para pendukung pakta ini percaya bahwa momentum yang dihasilkan dari KTT ini akan membawa perubahan signifikan di masa mendatang. Dengan begitu, meskipun terdapat berbagai tantangan, pakta ini tetap dianggap sebagai langkah penting menuju kebangkitan kembali multilateralisme global.
