kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45887,73   13,33   1.52%
  • EMAS1.365.000 0,37%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Rusia Ingin Sanksi PBB untuk Korea Utara Dipertimbangkan Kembali


Kamis, 27 Juni 2024 / 07:41 WIB
Rusia Ingin Sanksi PBB untuk Korea Utara Dipertimbangkan Kembali
ILUSTRASI. mengatakan sudah waktunya bagi komunitas internasional untuk mempertimbangkan kembali apa yang perlu diubah dalam sanksi PBB terhadap Korea Utara. Sputnik/Artem Geodakyan/REUTERS


Reporter: Barratut Taqiyyah Rafie | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID - MOSKOW. Pada Selasa (25/6/2024), Ajudan Presiden Rusia Vladimir Putin Yuri Ushakov mengatakan sudah waktunya bagi komunitas internasional untuk mempertimbangkan kembali apa yang perlu diubah dalam sanksi PBB terhadap Korea Utara.

Melansir Bloomberg yang mengutip media TASS, Moskow dan Pyongyang berencana untuk melanjutkan “koordinasi erat” mereka di arena internasional.

Putin dan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un mencapai kesepakatan pekan lalu untuk saling membela jika terjadi serangan terhadap negara mereka. Kesepakatan tersebut tercapai pada kunjungan pertama Putin ke Korea Utara dalam 24 tahun terakhir. 

AS dan sekutu-sekutunya di Asia mengatakan mereka melihat kunjungan tersebut sebagai upaya membantu memajukan pengiriman amunisi dari rezim Kim untuk membantu Putin dalam perangnya melawan Ukraina.

PBB sebut Rusia harus menjunjung tinggi sanksi atas Korea Utara

Sementara itu, mengutip Reuters, pada Jumat (21/6/2024), Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menegaskan bahwa Rusia harus mematuhi sanksi PBB terhadap Korea Utara.

“Ada sanksi yang disetujui Dewan Keamanan PBB sehubungan dengan Korea Utara,” kata Guterres. 

Baca Juga: Putin Ingatkan Korsel Lakukan Kesalahan Besar Jika Persenjantai Ukraina Lawan Rusia

Dia menambahkan, “Hubungan apa pun yang dimiliki negara mana pun dengan Korea Utara, termasuk Federasi Rusia, harus sepenuhnya mematuhi sanksi tersebut.”

Misi Rusia untuk PBB menolak mengomentari pernyataan Guterres.

Selama beberapa tahun terakhir, Dewan Keamanan yang beranggotakan 15 negara berbeda pendapat mengenai cara menangani Pyongyang. 

Rusia dan China mengatakan sanksi yang lebih besar tidak akan membantu. Kedua negara menginginkan tindakan seperti itu dilonggarkan. 

Mereka mengusulkan agar sejumlah sanksi dicabut pada bulan Desember 2019 namun tidak pernah melakukan pemungutan suara terhadap rancangan resolusi mereka.

Pada bulan Mei 2022, Rusia dan China memveto dorongan Amerika Serikat (AS) untuk menjatuhkan lebih banyak sanksi PBB terhadap Korea Utara atas peluncuran rudal balistiknya yang baru. 

Baca Juga: Putin: Rusia Mungkin Bakal Mengirim Senjata ke Korea Utara

Rusia kemudian memveto pada bulan Maret mengenai pembaruan panel ahli yang memantau penegakan sanksi PBB.

China dan Rusia mengatakan latihan militer gabungan yang dilakukan Amerika Serikat dan Korea Selatan memprovokasi Pyongyang. 

Sementara Washington menuduh Beijing dan Moskow menguatkan Korea Utara dengan melindungi negara tersebut dari sanksi yang lebih besar.




TERBARU
Kontan Academy
Pre-IPO : Explained Supply Chain Management on Efficient Transportation Modeling (SCMETM)

[X]
×