Sumber: Channel News Asia | Editor: S.S. Kurniawan
Dalam sebuah pernyataan Senin, Kementerian Luar Negeri Korea Selatan menuntut agar acara tersebut dihapuskan. Mereka menegaskan, pulau itu adalah wilayah Korea Selatan karena "sejarah, geografi, dan hukum internasional".
Di Tokyo, Kepala Sekretaris Kabinet Katsunobu Kato mengatakan, Jepang bertekad untuk melindungi hak teritorialnya. "Takeshima jelas merupakan wilayah Jepang berdasarkan hukum internasional dan berdasarkan fakta sejarah," tegasnya.
"Untuk memecahkan masalah Takeshima, penting untuk mendapatkan pemahaman yang benar dari komunitas internasional," imbuh dia, seperti dilansir Channel News Asia.
Hubungan kedua negara telah jatuh ke level terburuk menyusul putusan pengadilan Korea Selatan, yang menurut Jepang membuat tuntutan "ilegal" untuk kompensasi atas pelecehan seksual terhadap wanita Korea dan penggunaan pekerja paksa selama Perang Dunia II.
