kontan.co.id
| : WIB | INDIKATOR |
  • USD/IDR14.515
  • EMAS663.000 0,00%
  • RD.SAHAM 0.04%
  • RD.CAMPURAN 0.21%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.04%

Tak bayar utang, pembelian tiket pesawat oleh jutaan warga China dibekukan pemerintah

Jumat, 19 April 2019 / 12:35 WIB

Tak bayar utang, pembelian tiket pesawat oleh jutaan warga China dibekukan pemerintah

KONTAN.CO.ID - BEIJING. China telah membekukan penjualan 20,47 juta tiket pesawat dan 5,71 juta tiket kereta api. Menurut Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional (NDRC), langkah tersebut sebagai hukuman karena gagal membayar utang atau melakukan perilaku tak jujur lainnya.

Seperti diberitakan South China Morning Post, jutaan orang dan perusahaan telah dicap sebagai pihak-pihak yang tidak dapat dipercaya pada daftar hitam yang disusun oleh pengadilan China. Pengadilan pun melarang atau membatasi mereka yang ada dalam daftar tersebut untuk melakukan sejumlah kegiatan, termasuk mengakses pasar keuangan atau bepergian dengan pesawat atau kereta api.


Secara total ada 13,49 juta orang telah diklasifikasikan sebagai pihak yang tidak dapat dipercaya per akhir Maret.

Daftar yang disusun oleh pengadilan Tiongkok ini adalah salah satu bagian pertama dari sistem kredit sosial China yang menargetkan pihak-pihak yang menolak untuk menghormati keputusan pengadilan.

Otoritas setempat juga menggunakan metode baru untuk menekan subjek yang tidak dapat dipercaya, termasuk mencegah mereka membeli asuransi premium, produk wealth management atau real estate, serta memberi sanksi sosial dengan membuka informasi pribadi mereka.

Sejumlah negara lain di dunia, termasuk Amerika Serikat dan Kanada telah lebih dulu melacak perilaku individu dan mencegah individu yang tidak dapat dipercaya terlibat dalam kegiatan tertentu. Daftar larangan terbang AS, misalnya berisi puluhan ribu nama. 

Dewan Negara China meluncurkan sistem kredit nasional pada 2014 untuk mengendalikan perilaku 1,4 miliar warganya. Di bawah sistem tersebut, semua warga negara Tiongkok diperingkat dalam empat bidang utama yakni urusan administrasi, kegiatan komersial, perilaku sosial, dan penegakan hukum. 

Sistem yang diharapkan diluncurkan secara nasional pada tahun 2020 tersebut memungkinkan pemerintah untuk mengkonsolidasikan berbagai informasi yang dikumpulkan dari berbagai platform pada setiap warga negara di China dan kemudian menggunakannya untuk memberi penghargaan atau menghukum individu.

Juru bicara NDRC Yuan Da mengatakan bahwa Pusat Informasi Kredit Publik Nasional telah meningkatkan pembagian skor kredit individu dan perusahaan dengan perusahaan kredit pihak ketiga di berbagai sektor seperti gas, batubara, perjalanan dan transportasi.

“Dengan bekerja sama dengan departemen terkait, kami akan terus menargetkan 19 bidang utama. Dalam pengawasan dana asuransi kesehatan, kami akan dengan tegas menindak penipuan dan mengeksplorasi pembentukan sistem 'daftar hitam' untuk institusi medis, dokter medis dan orang-orang yang diasuransikan yang secara serius melanggar peraturan, ”kata Yuan.


Sumber : South China Morning Post
Editor: Tendi

TERBARU
Hasil Pemilu 2019
Hubungi Kami
Redaksi : Gedung KONTAN,
Jalan Kebayoran Lama No. 1119 Jakarta 12210.
021 5357636/5328134
moderator[at]kontan.co.id
Epaper[at]kontan.co.id
Iklan : Gedung KOMPAS GRAMEDIA Unit 2
Lt 2 Jl. Palmerah selatan 22-28
Jakarta Selatan 10740.
021 53679909/5483008 ext 7304,7306
2019 © Kontan.co.id All rights reserved
Sitemap | Profile | Term of Use | Pedoman Pemberitaan Media Siber | Privacy Policy

diagnostic_api_kiri = 0.0004 || diagnostic_api_kanan = 0.0674 || diagnostic_web = 1.5567

Close [X]
×