Sumber: Kyodo | Editor: S.S. Kurniawan
KONTAN.CO.ID - YANGON. Militer Myanmar telah membebaskan sekitar 400 orang, termasuk anggota parlemen dari Liga Nasional untuk Demokrasi (LND) dan telah memerintahkan mereka untuk pulang, menurut anggota parlemen partai itu pada Rabu (3/2).
Hanya, melansir Kyodo News, pejabat senior Liga Nasional untuk Demokrasi (LND), termasuk pemimpin partai Aung San Suu Kyi, tampaknya masih menjadi tahanan rumah setelah kudeta militer pada Senin (1/2).
Ketika militer merebut kekuasaan, banyak anggota parlemen NLD berada di ibu kota Naypyitaw, menjelang masa sidang baru parlemen pada keesokan harinya. NLD memenangkan 396 dari total 664 kursi parlemen dalam pemilihan umum November 2020.
Militer Myanmar pada Selasa (2/2) malam menyatakan, telah membentuk "Dewan Administrasi Negara" yang dipimpin Panglima Tertinggi, yang akan berfungsi sebagai badan pembuat keputusan tertinggi negara itu selama keadaan darurat selama satu tahun.
Dengan pemimpin kudeta Jenderal Min Aung Hlaing menjabat sebagai ketuanya, dewan beranggotakan 11 orang itu ditugaskan untuk membentuk komisi pemilihan baru dan upaya lainnya. Langkah itu mengisyaratkan pemerintahan militer telah dimulai dengan sungguh-sungguh.
Baca Juga: China bantah tudingan yang menyebutkan Beijing mendukung kudeta militer di Myanmar
Militer Myanmar memperdebatkan hasil pemilihan umum November 2020, yang dimenangkan secara meyakinkan oleh NLD. Mereka mengatakan, pemilihan baru yang "bebas dan adil" akan diadakan, dengan kekuasaan diserahkan kepada partai pemenang.
Dewan yang baru dibentuk tersebut terdiri dari tiga anggota dari kalangan sipil, yang semuanya kritis terhadap Suu Kyi, yang merupakan pemimpin sipil Myanmar sejak 2016.
Pada Selasa (2/2), militer mengadakan pertemuan pemerintah pertama di Naypyitaw sejak mengambil alih kekuasaan. Di pertemuan itu, Min Aung Hlaing mengatakan, dia mengambil alih kekuasaan karena "tidak punya pilihan lain".
Min Aung Hlaing menyebutkan, meskipun berulang kali meminta untuk menghindari situasi ini, pengambilalihan itu tak terelakkan. "Sampai pemerintah dibentuk setelah pemilihan berikutnya, militer perlu mengarahkan negara," katanya.
Peserta dalam pertemuan tersebut termasuk 11 menteri kabinet yang baru diangkat serta penjabat Presiden Myint Swe.
