/2024/03/06/75698548.jpg "ASEAN dan China Gagal Rampungkan Kode Etik Laut China Selatan")
Sumber: Reuters | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID - MANILA. ASEAN dan China belum berhasil merampungkan negosiasi mengenai kode etik Laut China Selatan di bawah keketuaan Filipina, meskipun telah mencapai kesepakatan sementara atas sekitar 80% draf tersebut.
Mengutip Reuters, Minggu (15/11/2026), seorang pejabat tinggi Kementerian Luar Negeri Filipina mengatakan, negosiasi mengenai Kode Etik ASEAN-China di Laut China Selatan telah berlangsung selama lebih dari dua dekade.
Filipina, selaku ketua saat ini, sebelumnya berkomitmen untuk mempercepat pembicaraan tersebut dan merampungkan kode etik itu tahun ini.
"Belum ada kesepakatan akhir," ujar pejabat tinggi Kementerian Luar Negeri Filipina, Ma. Theresa Lazaro, dalam konferensi pers di sela-sela KTT Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) yang beranggotakan 11 negara di Manila.
Baca Juga: Serangan Drone Rusia-Ukraina Meluas, Kapal Niaga di Dekat Wilayah NATO Jadi Sasaran
Ia menambahkan bahwa beberapa isu utama masih belum terselesaikan, termasuk pertanyaan mengenai apakah kode etik tersebut nantinya akan mengikat secara hukum.
"Negara-negara ASEAN dan China juga memiliki pandangan yang berbeda mengenai situasi yang ada," tambahnya.
Negara-negara tetangga China di Asia Tenggara menginginkan agar kode etik tersebut berlandaskan hukum internasional—sebuah prinsip yang menurut mereka sering diabaikan oleh Beijing dalam upayanya menegaskan kedaulatan atas hampir seluruh wilayah Laut Tiongkok Selatan.
Di sisi lain, Beijing bersikeras bahwa tindakan-tindakannya di Laut Tiongkok Selatan telah sesuai dengan hukum dan dilakukan secara profesional.
Klaim Maritim yang Tumpang Tindih
Klaim maritim China yang luas tumpang tindih dengan zona ekonomi eksklusif (ZEE) milik Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Vietnam. Oleh karena itu, keberadaan kode etik yang fungsional menjadi sangat penting untuk mencegah eskalasi ketegangan serta mengelola insiden di laut.
Pada tahun 2016, sebuah mahkamah arbitrase internasional memutuskan bahwa klaim luas China tidak memiliki dasar hukum internasional—sebuah keputusan yang ditolak oleh Beijing.
Manila dan Beijing telah terlibat dalam serangkaian konfrontasi maritim dalam beberapa tahun terakhir. Filipina menuduh Tiongkok berulang kali melakukan tindakan agresif di dalam zona ekonomi eksklusifnya, termasuk melakukan manuver berbahaya, menyemprotkan meriam air, serta mengganggu misi pengiriman pasokan.
Di sisi lain, China menuduh Filipina telah memasuki wilayah yang diklaim sebagai wilayah kedaulatannya.
Baca Juga: ASEAN Tetap Batasi Myanmar, Desak Junta Militer Jalankan Rencana Perdamaian
Para analis menyatakan bahwa perselisihan ini tidak hanya terjadi antara ASEAN dan China.
Collin Koh, seorang peneliti senior di S. Rajaratnam School of International Studies, Singapura, mengatakan bahwa perpecahan di antara negara-negara anggota ASEAN—termasuk mengenai cakupan geografis dari kode etik tersebut—turut menghambat jalannya negosiasi.
"Selain Beijing, perbedaan pandangan di internal ASEAN sendiri juga memainkan peran yang signifikan," ujarnya.
Koh menambahkan bahwa perbedaan-perbedaan yang tersisa akan sulit untuk diselesaikan dan memerlukan "konsesi besar" dari berbagai pihak yang terlibat.
Singapura akan mengemban tugas untuk mengupayakan tercapainya kesepakatan mengenai kode etik tersebut saat memegang keketuaan ASEAN tahun depan.
![[Executive Education Program] Sustainable Development and ESG Leadership](https://fs-media.kontan.co.id/kstore/upload/brand_images/brand_images_23102611123400.jpeg)