Pertemuan ASEAN Diwarnai Kekhawatiran atas Konflik AS-Iran dan Laut China Selatan

Sumber: Reuters | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - Para menteri luar negeri (Menlu) negara-negara ASEAN menyampaikan keprihatinan serius atas kembali memanasnya konflik di Timur Tengah yang dinilai memperburuk ketidakpastian global dan mengancam stabilitas ekonomi, khususnya bagi negara-negara Asia Tenggara yang bergantung pada impor energi.

Mengutip Reuters, Selasa (21/7/2026), para Menlu ASEAN dan mitra dialog berkumpul di Manila, Filipina, dalam serangkaian pertemuan yang berlangsung pekan ini di tengah meningkatnya ketegangan akibat konflik terbuka antara Amerika Serikat (AS) dan Iran.

Baca Juga: Trump Kenakan Tarif 50% untuk Produk Kanada, Picu Babak Baru Perang Dagang

Ketegangan semakin meningkat setelah kelompok Houthi yang didukung Iran mengumumkan blokade laut terhadap Arab Saudi.

Langkah tersebut dinilai membuka potensi front baru konflik dan meningkatkan risiko terhadap pasokan energi global serta perdagangan internasional.

"Kami sangat prihatin karena perkembangan ini secara serius melemahkan upaya para mediator utama dan mengurangi peluang tercapainya penyelesaian damai melalui dialog dan diplomasi," demikian bunyi pernyataan bersama para menteri luar negeri ASEAN setelah pertemuan tertutup.

Sebagai kawasan dengan nilai produk domestik bruto (PDB) gabungan sekitar US$ 3,8 triliun, Asia Tenggara sangat rentan terhadap gangguan pasokan minyak.

Karena itu, ASEAN tengah mempercepat pembahasan mekanisme berbagi pasokan minyak (oil-sharing mechanism) untuk mengurangi dampak krisis energi.

Baca Juga: Bank Zona Euro Perketat Kredit di Tengah Ketidakpastian Geopolitik Global

Myanmar dan Laut China Selatan juga jadi sorotan

Selain membahas konflik Timur Tengah, ASEAN juga menggelar konsultasi mengenai krisis di Myanmar.

Inisiatif perdamaian ASEAN di negara tersebut dinilai masih belum membuahkan hasil, lima tahun setelah kudeta militer yang memicu perang saudara dan diperkirakan telah menewaskan sekitar 100.000 orang.

Baca Juga: PM Inggris Andy Burnham Pangkas Pajak Listrik untuk Redam Krisis Biaya Hidup

Isu lain yang diperkirakan menjadi pembahasan adalah meningkatnya ketegangan di Laut China Selatan, di tengah upaya ASEAN dan China menyelesaikan Code of Conduct (CoC) yang telah dinegosiasikan hampir satu dekade.

Ketegangan antara Filipina dan China kembali meningkat menjelang rencana pertemuan Menteri Luar Negeri Filipina Maria Theresa Lazaro dan Menteri Luar Negeri China Wang Yi di sela-sela agenda ASEAN pada Rabu.

Militer Filipina menuduh personel Penjaga Pantai China memukul seorang anggota angkatan laut Filipina dengan tongkat di sekitar Second Thomas Shoal, wilayah sengketa di Laut China Selatan.

Insiden tersebut memicu saling tuding antara kedua negara. Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. bahkan dijadwalkan memanggil Duta Besar China di Manila, sementara pemerintah China juga memanggil Duta Besar Filipina di Beijing.

Kementerian Luar Negeri China menegaskan bahwa ASEAN bukan forum yang tepat untuk membahas sengketa maritim bilateral.

"Filipina harus menjalankan tanggung jawabnya sebagai ketua bergilir ASEAN dengan mendorong dialog dan kerja sama, bukan menempatkan kepentingan politiknya di atas perdamaian dan stabilitas kawasan," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China.

Baca Juga: Ant International Raup Dana US$ 1,2 Miliar Demi Percepat Ekspansi Global

AS kembali kritik China

Departemen Luar Negeri AS mengecam tindakan China yang disebut sebagai aksi "berbahaya dan agresif" terhadap operasi maritim Filipina yang dinilai sah.

Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio dijadwalkan menghadiri pertemuan ASEAN bersama Wang Yi. Keduanya berpeluang menggelar pertemuan bilateral di sela-sela agenda tersebut.

Selain AS dan China, pertemuan ASEAN juga dihadiri oleh India, Jepang, Australia, Korea Selatan, Rusia, Inggris, dan Uni Eropa.

Dalam artikel opini yang diterbitkan di sejumlah surat kabar Filipina setibanya di Manila, Rubio kembali menegaskan komitmen AS terhadap kebebasan navigasi di Laut China Selatan.

Baca Juga: Jepang Gandeng Bank AS Demi Realisasikan Investasi US$ 550 Miliar

Tanpa menyebut China secara langsung, Rubio memperingatkan bahwa kebebasan pelayaran tidak bisa dianggap sebagai sesuatu yang terjamin.

Ia juga menegaskan kembali putusan arbitrase internasional tahun 2016 yang menyatakan klaim luas kedaulatan China di Laut China Selatan tidak memiliki dasar hukum.

Putusan tersebut bersifat final dan mengikat menurut AS, meskipun hingga kini China tetap menolak mengakuinya.