PM Inggris Andy Burnham Pangkas Pajak Listrik untuk Redam Krisis Biaya Hidup

Sumber: Reuters | Editor: Handoyo

KONTAN.CO.ID – LONDON. Perdana Menteri Inggris Andy Burnham mengumumkan kebijakan pemangkasan pajak atas tagihan listrik rumah tangga sebagai langkah awal pemerintahannya untuk meredakan krisis biaya hidup yang berkepanjangan. Krisis tersebut telah memicu ketidakpuasan publik dan memperburuk ketidakstabilan politik di negara itu.

Pada hari kedua menjabat sebagai perdana menteri, Burnham mengatakan pemerintah akan menghapus pajak pertambahan nilai (PPN) dari tagihan listrik rumah tangga mulai 1 Oktober mendatang.

Kebijakan tersebut diperkirakan dapat mengurangi beban rata-rata tagihan listrik tahunan sebesar 45 pound sterling dari total tagihan sekitar 1.862 pound sterling per rumah tangga.

Di tengah perhatian investor terhadap sumber pendanaan berbagai kebijakan fiskal baru, Burnham menegaskan bahwa langkah tersebut akan dibiayai melalui penghematan dari pembatalan program identitas digital senilai 1,8 miliar pound sterling atau sekitar US$ 2,42 miliar yang diumumkan pada Minggu (19/7/2026).

"Kami mengambil tindakan segera untuk memangkas pajak pada tagihan energi, menambah uang di kantong masyarakat, dan mengembalikan harapan," ujar Burnham dalam sebuah pernyataan resmi. Sebelumnya, ia berjanji akan memberikan lebih banyak "ruang bernapas" bagi masyarakat.

Burnham Bergerak Cepat Dorong Pemulihan Daya Beli

Pengumuman terkait energi ini dirancang untuk menunjukkan bahwa Burnham akan bergerak cepat meningkatkan taraf hidup masyarakat setelah bertahun-tahun mengalami stagnasi ekonomi.

Namun, tanda-tanda awal perpecahan di internal Partai Buruh mulai terlihat. Darren Jones, sekutu mantan Perdana Menteri Keir Starmer, mempertanyakan sumber pendanaan kebijakan tersebut. Menurutnya, program identitas digital yang dibatalkan sebelumnya belum memiliki alokasi anggaran yang jelas.

"Pemerintah harus menjelaskan bagaimana mereka akan membiayai kebijakan-kebijakan barunya dalam anggaran mendatang," tulis Jones melalui platform X.

Tagihan energi menjadi salah satu faktor utama pemicu krisis biaya hidup di Inggris setelah harga gas global, yang sangat memengaruhi harga listrik domestik, melonjak pasca-invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina pada 2022.

Pemerintah Konservatif saat itu menggelontorkan miliaran pound sterling untuk melindungi rumah tangga melalui skema jaminan harga energi. Meskipun harga energi mulai mereda sejak pertengahan 2023, tarif listrik masih sekitar 60% lebih tinggi dibandingkan sebelum krisis energi terjadi. Dalam beberapa bulan terakhir, harga energi juga kembali meningkat akibat perang Iran.

Koalisi End Fuel Poverty menyambut baik kebijakan Burnham sebagai sinyal positif dari pemerintahan baru. Namun, organisasi tersebut menilai langkah itu belum cukup untuk mengatasi besarnya tekanan yang dihadapi masyarakat.

"Langkah ini belum menjawab besarnya tantangan yang dihadapi rumah tangga, dengan jutaan orang masih harus membayar porsi pendapatan yang tidak terjangkau untuk energi dan tingkat utang energi yang terus mencetak rekor setelah beberapa musim dingin dengan tagihan tinggi," demikian pernyataan koalisi tersebut.

Tantangan Politik dan Persaingan dengan Reform UK

Burnham berjanji meluncurkan serangkaian program yang diyakininya dapat membangkitkan kembali perekonomian Inggris. Ia berharap agenda yang lebih agresif mampu merebut kembali dukungan pemilih terhadap Partai Buruh sekaligus menghadapi tantangan dari partai populis Reform UK yang dipimpin tokoh kampanye Brexit, Nigel Farage.

Dijuluki sebagai "Raja dari Utara" berkat konsistensinya membela wilayah Greater Manchester saat menjabat wali kota, Burnham saat ini menjadi pemimpin paling populer di antara partai-partai besar Inggris dan memperoleh dukungan kuat dari internal Partai Buruh.

Meski demikian, pergantian perdana menteri yang terjadi silih berganti di Inggris dalam satu dekade terakhir menunjukkan bahwa dukungan politik dapat berubah dengan cepat apabila seorang pemimpin dinilai gagal memenuhi harapan masyarakat. Karena itu, Burnham dituntut segera memperkuat otoritasnya di pemerintahan.

Dalam pidato perdananya sebagai perdana menteri pada Senin (20/7/2026), Burnham menyatakan ambisi pertamanya adalah mengakhiri masalah tunawisma di Inggris. Ia juga ingin masyarakat segera merasakan dampak nyata dari perubahan pemerintahan terhadap kondisi keuangan mereka.

Pasar Keuangan Mencermati Kebijakan Fiskal Baru

Selain memangkas pajak listrik, Burnham diperkirakan akan mempertimbangkan kebijakan pembatasan tarif bus—kebijakan yang sebelumnya ia terapkan di Manchester—serta berbagai langkah lain untuk mendukung janjinya bahwa "saya akan menempatkan kepedulian terhadap masyarakat di pusat dari setiap keputusan yang saya ambil."

"Kebijakan ini memang tidak akan menyelesaikan semua persoalan dan tidak akan sepenuhnya menghilangkan tekanan yang ada," kata Burnham kepada para wartawan.

"Namun, langkah ini menunjukkan arah kebijakan pemerintah dan bagaimana kami berupaya membantu masyarakat," tambahnya.

Pelaku pasar kini mencermati bagaimana Burnham dan Menteri Keuangan pilihannya, mantan Menteri Pertahanan John Healey, akan membiayai berbagai program bantuan lanjutan.

Kekhawatiran pasar meningkat setelah biaya pinjaman pemerintah Inggris naik pada Senin, mendorong imbal hasil obligasi pemerintah tenor 30 tahun ke level tertinggi dalam dua bulan terakhir.

Sebagian investor juga merasa khawatir setelah Burnham menyatakan akan memanfaatkan "setiap fleksibilitas" yang tersedia dalam aturan fiskal yang berlaku.

Ruang gerak pemerintah memang dinilai terbatas. Dana Moneter Internasional (IMF) sebelumnya memuji pemerintah Inggris terdahulu karena tidak menerapkan subsidi energi berskala besar dan tidak terarah sebagai respons terhadap konflik Iran.

Sementara itu, Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) justru mendorong Inggris untuk mengurangi, bukan memperluas, pengecualian PPN demi memperkuat penerimaan pajak negara.