Andy Burnham Jadi PM Inggris, Siapkan Perombakan Besar Kebijakan Ekonomi

Sumber: Reuters | Editor: Handoyo

KONTAN.CO.ID - LONDON. Andy Burnham akan menjadi perdana menteri ketujuh Inggris dalam satu dekade pada Senin (20/7/2026). Politikus Partai Buruh itu berjanji akan "merombak" arah kebijakan negara agar lebih fokus pada persoalan yang menjadi perhatian masyarakat, mulai dari krisis biaya hidup hingga buruknya kinerja layanan publik.

Setelah Keir Starmer menyampaikan pidato perpisahan di depan kantor Perdana Menteri di Downing Street Nomor 10 dan secara resmi menyerahkan pengunduran dirinya kepada Raja Charles, sang raja akan menerima Burnham untuk memintanya membentuk pemerintahan baru.

Tantangan besar pun langsung menanti Burnham yang kini berusia 56 tahun. Selama menjabat sebagai Wali Kota Greater Manchester, ia dikenal dengan julukan "Raja dari Utara".

Setelah mengumumkan susunan kabinetnya yang hingga kini masih menjadi bahan perdebatan di internal Partai Buruh, Burnham akan menghadapi berbagai persoalan, mulai dari perusahaan utilitas yang berkinerja buruk hingga pertumbuhan ekonomi Inggris yang lesu.

Burnham Siapkan Arah Baru Pemerintahan

Dalam pidato pertamanya sebagai perdana menteri, Burnham akan memaparkan visi untuk menciptakan "politik yang lebih stabil dan bertanggung jawab", demikian pernyataan kantornya.

Ia menggambarkan pengangkatannya sebagai momen refleksi bagi Inggris. Burnham menegaskan bahwa pemerintah harus bersikap jujur mengenai tantangan yang dihadapi negara dan meyakini bahwa hanya stabilitas politik yang dapat menghadirkan perbaikan.

Pada Jumat (17/7), Burnham menyebut terpilihnya dirinya sebagai pemimpin Partai Buruh sebagai "momen perubahan politik paling signifikan dalam 40 tahun terakhir".

Ia berjanji akan melakukan perubahan besar terhadap sistem politik guna meningkatkan taraf hidup masyarakat dalam waktu cepat dan membantu mewujudkan Inggris yang lebih baik.

Menurut Burnham, Inggris harus menjadi negara tempat "biaya hidup lebih terjangkau dan seluruh masyarakat serta wilayah dapat bangkit dari kondisi saat ini".

Pesan tersebut ditujukan kepada anggota parlemen Partai Buruh yang menilai Burnham sebagai salah satu sedikit politikus yang mampu menghadapi ancaman dari Partai Reform UK yang dipimpin veteran kampanye Brexit, Nigel Farage.

Banyak anggota partai sebelumnya meragukan kemampuan Starmer yang popularitasnya terus menurun untuk menghadapi tantangan tersebut.

Susunan Kabinet dan Menteri Keuangan Jadi Sorotan

Tantangan pertama Burnham adalah membentuk kabinet, terutama menentukan siapa yang akan menduduki posisi menteri keuangan. Ketegangan dalam hubungan antara perdana menteri dan menteri keuangan kerap menjadi penyebab jatuhnya pemerintahan-pemerintahan sebelumnya di Inggris.

Menteri Keamanan Energi dan Transisi Nol Emisi, Ed Miliband, sempat disebut sebagai kandidat kuat untuk posisi tersebut. Namun, sejumlah kritik internal membuat Menteri Dalam Negeri Shabana Mahmood kini dipandang sebagai kandidat terdepan.

Burnham meminta partainya untuk mengabaikan berbagai spekulasi dan menegaskan bahwa ia belum mengambil keputusan terkait susunan tim pemerintahannya.

Selain komposisi kabinet, kebijakan awal Burnham juga akan menjadi perhatian publik.

Pada Minggu (19/7/2026), pemerintah membatalkan rencana yang mewajibkan seluruh pekerja memiliki dokumen identitas digital. Skema yang dirancang untuk mengatasi migrasi ilegal itu dinilai sebagai "kekacauan" oleh komite lintas partai di parlemen.

Perhatian publik berikutnya akan tertuju pada kebijakan perpajakan, belanja negara, sektor minyak dan gas, serta perusahaan utilitas yang berkinerja buruk. Burnham diketahui menginginkan kontrol publik yang lebih kuat terhadap sektor-sektor tersebut.

Salah satu perusahaan yang menjadi sorotan adalah Thames Water, perusahaan air terbesar di Inggris, yang tengah dibebani utang besar dan menuai kritik akibat seringnya kebocoran limbah.

Wakil Ketua Partai Buruh Lucy Powell, yang merupakan sekutu politik Burnham, pada Minggu mengisyaratkan bahwa Thames Water dapat ditempatkan di bawah "pengawasan khusus", yang berarti perusahaan tersebut akan beroperasi di bawah kendali pemerintah.

"Dia ingin memfokuskan kembali dan menetapkan ulang prioritas sumber daya serta perhatian pemerintah pada agenda utamanya, yakni mengatasi krisis biaya hidup dan benar-benar merombak cara negara serta perekonomian bekerja," ujar Powell kepada Sky News.