Keir Starmer Mundur, Inggris Hadapi Krisis Kepemimpinan

Sumber: Reuters | Editor: Handoyo

KONTAN.CO.ID - LONDON. Inggris kembali menghadapi ketidakstabilan politik setelah Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer, mengumumkan pengunduran dirinya pada Senin (22/6). Keputusan tersebut mengakhiri masa jabatannya yang bahkan belum mencapai dua tahun, meski sebelumnya ia memenangkan salah satu kemenangan terbesar dalam sejarah politik modern Inggris.

Dengan mundurnya Starmer, Inggris kini telah mengalami enam pergantian perdana menteri dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Tingkat pergantian kepemimpinan ini menjadi yang tertinggi dalam hampir dua abad terakhir dan mencerminkan semakin dalamnya krisis politik serta ekonomi yang melanda negara tersebut.

Saat menyampaikan pengumuman pengunduran dirinya di Downing Street, Starmer terlihat didampingi staf dan istrinya. Dengan suara penuh emosi, ia menyatakan bahwa dirinya tidak lagi menjadi sosok yang tepat untuk memimpin Inggris.

Stagnasi Ekonomi dan Ketidakpuasan Publik

Seperti sejumlah pendahulunya, Starmer dinilai gagal meredam kemarahan publik terhadap stagnasi standar hidup masyarakat yang telah berlangsung sejak krisis keuangan global 2008.

Dalam hampir dua dekade terakhir, pertumbuhan kesejahteraan masyarakat Inggris berjalan lambat. Di saat yang sama, utang pemerintah terus membengkak akibat berbagai guncangan global, mulai dari pandemi COVID-19 hingga perang di Ukraina, yang membatasi ruang fiskal pemerintah untuk meningkatkan belanja publik.

Persoalan imigrasi ilegal yang belum terselesaikan juga memperdalam polarisasi politik di Inggris.

Sejarawan politik Inggris, Anthony Seldon, menilai para pemimpin Inggris dalam beberapa tahun terakhir gagal membangun narasi yang mampu mengembalikan kepercayaan masyarakat.

Mengacu pada kemungkinan pengganti Starmer, yakni Andy Burnham, Seldon mengatakan: "Jika Andy Burnham gagal sebagai perdana menteri, prospek masa depan Inggris akan suram."

Dari Simbol Stabilitas Menjadi Negara dengan Pergantian Pemimpin yang Cepat

Inggris pernah dikenal sebagai salah satu negara paling stabil secara politik dan ekonomi. Tokoh-tokoh seperti Margaret Thatcher dan Tony Blair memimpin Inggris selama total 21 tahun dan berperan besar dalam membentuk Inggris modern.

Namun, krisis keuangan global 2008 menjadi titik balik yang mengubah kondisi tersebut. Ketergantungan Inggris pada sektor jasa keuangan membuat perekonomian terpukul keras saat krisis terjadi.

Kebijakan penghematan anggaran (austerity) yang diterapkan setelah krisis juga dinilai membuat Inggris kurang siap menghadapi berbagai tantangan berikutnya, termasuk Brexit, pandemi, dan konflik geopolitik global.

Fakta menariknya, perdana menteri terakhir yang memenangkan pemilu secara penuh tanpa dukungan partai koalisi dan berhasil menyelesaikan masa jabatan penuh adalah Tony Blair pada periode 2001–2005.

Kondisi ini membuat Inggris yang dulu kerap mengkritik pergantian pemimpin yang cepat di Italia kini justru melihat dengan iri stabilitas pemerintahan Italia di bawah kepemimpinan Giorgia Meloni, yang berpotensi menjadi kepala pemerintahan terlama dalam sejarah Republik Italia.

Brexit Bukan Satu-satunya Penyebab

Banyak analis mengaitkan ketidakstabilan politik Inggris dengan keputusan Brexit pada 2016, ketika Inggris memutuskan keluar dari European Union.

Namun, Jill Rutter, mantan pejabat Kementerian Keuangan Inggris dan peneliti senior di Institute for Government, menilai akar persoalan sebenarnya sudah muncul sejak krisis finansial 2008.

"Ada perasaan umum bahwa kehidupan kita tidak menjadi lebih baik dan kita juga tidak melihat kehidupan anak-anak kita akan menjadi lebih baik. Dan setiap pemerintahan sejak saat itu tampaknya tidak mampu mengubah keadaan tersebut." katanya.

Brexit kemudian memicu dampak lanjutan, termasuk menguatnya kembali gerakan kemerdekaan Skotlandia yang mayoritas pemilihnya saat itu memilih tetap berada dalam Uni Eropa.

Utang Negara dan Tekanan Biaya Hidup

Respons fiskal Inggris terhadap pandemi COVID-19 dan dukungan terhadap Ukraina setelah invasi Rusia membuat rasio utang pemerintah mendekati 100% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Meski rasio utang Inggris masih lebih rendah dibanding Jepang, Italia, Amerika Serikat, dan Prancis, biaya pinjaman Inggris relatif lebih tinggi karena inflasi yang masih bertahan serta kekhawatiran investor terhadap ketergantungan Inggris pada pendanaan dari investor asing.

Akibatnya, ruang belanja pemerintah semakin terbatas dan berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

Data tahun 2025 yang dirilis Asda dan Centre for Economics and Business Research menunjukkan bahwa meskipun pendapatan riil masyarakat Inggris secara rata-rata meningkat, 40% kelompok berpenghasilan terendah justru memiliki daya beli yang lebih rendah dibandingkan tahun 2021.

Mengapa Pemerintahan Inggris Dinilai Tidak Efektif?

Dalam bukunya berjudul Failed State: Why Nothing Works and How We Fix It, mantan penasihat pemerintah Inggris, Sam Freedman, berpendapat bahwa sistem pemerintahan Inggris terlalu terpusat dan kapasitas birokrasi negara tidak cukup besar untuk menghadapi tantangan modern.

Selain itu, budaya politik Inggris juga dinilai semakin memburuk akibat tekanan siklus berita 24 jam dan media sosial yang mendorong para politisi mengambil keputusan secara tergesa-gesa.

Anggota parlemen senior Partai Konservatif, Roger Gale, menilai pemerintah perlu memperlambat proses legislasi.

"Terlalu banyak peraturan yang dibuat. Banyak di antaranya buruk dan banyak pula yang disusun dengan buruk." katanya.

"Kita membutuhkan pemerintahan yang lebih dewasa," tambahnya.

Andy Burnham Berpeluang Menjadi Perdana Menteri Berikutnya

Starmer juga mendapat kritik karena dianggap memasuki pemerintahan tanpa rencana yang cukup jelas untuk mengatasi berbagai persoalan utama, mulai dari tingginya biaya listrik, kebutuhan peningkatan investasi, reformasi layanan kesehatan, hingga peningkatan anggaran pertahanan.

Nama yang kini paling banyak disebut sebagai calon penggantinya adalah Andy Burnham. Politikus yang saat ini menjabat sebagai Wali Kota Greater Manchester tersebut berpotensi mengambil alih kepemimpinan dalam beberapa pekan mendatang.

Jika terpilih, Burnham akan menghadapi tantangan besar untuk membentuk kabinet baru sekaligus menyusun visi yang jelas guna memulihkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Mantan Perdana Menteri Inggris, Rishi Sunak, menegaskan bahwa Burnham harus memiliki strategi yang jelas sejak awal.

Sunak menulis: "Tanpa itu, ia akan menjadi satu lagi perdana menteri yang terjaga di malam hari sambil bertanya-tanya mengapa semuanya tidak berjalan sebagaimana mestinya."